Rawan Korupsi, untuk Apalagi Pemerintah Bantu RSBI?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan, mengungkapkan bahwa dana bantuan pemerintah untuk sekolah berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) rawan dikorupsi. Pasalnya, semua sekolah RSBI saat ini telah dapat menutup biaya investasi dan operasional melalui sumbangan peserta didik.

"Pemerintah memberikan Rp 600 juta setiap tahun untuk masing-masing sekolah RSBI, dana itu rawan dikorupsi," kata Iwan Hermawan dalam pernyataan persnya yang disampaikan oleh aktivis Koalisi Masyarakat Anti Komersialisasi Pendidikan (KMAKP), Jumono, Rabu (6/6/2012), di kantor Indonesian Corruption Watch (ICW).

Jumono menyampaikan, berdasarkan penelusuran Sekjen FGII pada SMA Negeri berstatus RSBI di Bandung, Jawa Barat, ditemukan sejumlah ketimpangan. Untuk diketahui, mulai tahun ajaran 2012/2013 SMA Negeri RSBI di Bandung telah menggunakan sistem kredit semester (SKS). Dengan sistem itu, setiap siswa diwajibkan membayar Rp 150 ribu per SKS, dengan total 26 SKS di setiap semesternya.

Di luar itu, lanjut Jumono, sekolah-sekolah berstatus RSBI di Bandung juga masih memungut iuran kepada siswa dengan nominal beragam, mulai Rp 5 juta sampai Rp 10 juta. Dengan begitu, setiap siswa SMA RSBI di Bandung harus bayar sekitar Rp 3,9 juta, ditambah iuran peseta didik dan sumbangan sukarela yang besarnya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

"Tanpa bantuan pemerintah, sekolah RSBI pun sudah bisa menutupi kebutuhannya. Yang menjadi masalah adalah, nyaris tidak ada transparansi jelas dari penggunaan dana tersebut," ungkapnya.