JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir seluruh tim sukses calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta memprotes penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Salah satu yang memprotes penetapan DPT itu adalah tim sukses Alex Noerdin-Nono Sampono. Anggota tim sukses Alex-Nono, Fatahillah Ramli, mengatakan, pihaknya kini tengah mengumpulkan barang bukti untuk membawa kasus ini ke ranah hukum.
"Sekarang kami masih dalam tahap pengumpulan sejumlah barang bukti. Nantinya, kalau sudah terkumpul kami akan melapor ke Polda Metro Jaya," ucap Fatah, Rabu (6/6/2012), saat dihubungi wartawan.
Ia menjelaskan, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 6.982.179 orang atau hanya berkurang 62.812 orang dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang juga diprotes hampir seluruh kandidat. "Di dalam DPT pun kami masih menemukan banyak data yang ganda atau juga yang belum terdaftar. Ini juga tidak jauh berbeda dengan data pemilih dalam DPT Pilpres tahun 2009," kata Fatah.
Tim sukses Alex-Nono, katanya, sekarang tengah mendata berapa banyak data pemilih fiktif dan juga pemilih yang tidak terdaftar. Jika semuanya sudah terdata, maka pihaknya akan mengumpulkan sejumlah orang yang datanya digandakan untuk kemudian melaporkan ini ke pihak kepolisian.
"Yang menjadi kesulitan kami adalah untuk membuat laporan ini, harus orangnya sendiri yang melapor. Orang yang merasa dirugikan atau datanya digandakan yang harus melapor, makanya kami sedang kumpulkan itu," ucap Fatah.
Calon Gubernur DKI Jakarta, Alex Noerdin, menyatakan, dirinya mengecam adanya manipulasi data pemilih yang terjadi dalam DPT. "Ini adalah kejahatan pilkada paling serius. Kami lima pasang kandidat sepakat untuk memprosesnya. Kami tidak terima hasilnya seperti ini," kata Alex.
Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, KPU Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengumumkan DPT Pilkada tahun 2012 dengan jumlah akhir 6.982.179 orang. Saat diumumkan pada Sabtu (2/6/2012) lalu, seluruh kandidat kecuali pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli langsung memprotesnya. Perdebatan alot terjadi hingga Minggu dini hari. Namun, KPU Provinsi DKI Jakarta tetap tidak mengubah keputusannya.
Anggota KPU DKI Jakarta, Jamaludin F Hasyim, menyatakan, pihaknya tidak akan mengubah DPT lantaran KPU harus menjalani tahapan Pilkada lainnya. "Harus jalan terus, tidak bisa dibatalkan. Semoga saja para kandidat menerimanya. Kalau pun masih ada protes, silakan saja mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saya kira ini tidak hanya soal prosedur, tetapi juga soal penggiringan opini," kata Jamal dalam acara pelatihan jurnalistik "Meliput Pilkada DKI 2012" di GG House, Puncak.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang