Menanti Kemauan Politik Presiden

Jakarta, Kompas - Pemerintah, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memegang peran penting dalam keberhasilan penyelesaian konflik yang diikuti kekerasan bersenjata yang semakin meluas di Papua. Untuk menyelesaikan kekerasan ini, yang dibutuhkan terutama adalah kemauan politik karena akar permasalahan serta solusi yang harus diambil untuk menyelesaikannya sudah jelas.

Pendapat tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin, di Jakarta, Sabtu (9/6). ”Kunci keberhasilan semuanya (penyelesaian konflik di papua) ada pada political will Presiden SBY,” katanya. 

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, seharusnya pemerintah sudah bisa menganalisis akar permasalahan yang menjadi sumber konflik dan kekerasan di Papua. Selain kegagalan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat, campur tangan asing juga ditengarai menjadi sumber konflik di Papua.

Selama 18 bulan terakhir kekerasan terjadi di hampir semua wilayah di Papua, di antaranya di wilayah Sorong, Puncak Jaya, Mulia, Wamena, Abepura, Jayapura, Merauke, Timika, Mimika, dan Paniai. 

Jika melihat sebaran lokasi serta waktu terjadinya kekerasan, lanjut Hasanuddin, kasus-kasus kekerasan terlihat terorganisasi dengan baik.

Selain itu, kasus-kasus kekerasan tersebut juga terlihat direncanakan dengan baik karena pelaksanaannya relatif rapi dan sistematis dalam memilih sasaran. Aksi-aksi kekerasan sengaja didesain untuk menciptakan instabilitas di Papua.

Tangan asing

Instabilitas sengaja diciptakan untuk mempercepat Papua keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ”Karena itu, dari awal saya menduga kemungkinan ada tangan- tangan asing yang bermain di Papua,” ujarnya.

Menurut Hasanuddin, ada dua jalur yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi campur tangan asing dalam konflik-konflik di Papua. Antara lain operasi intelijen terpadu dan operasi khusus diplomasi.

Operasi intelijen terpadu dapat dilakukan secara terpusat dengan melibatkan semua komponen yang terkait untuk melakukan kegiatan-kegiatan kontraintelijen. Bersamaan dengan itu, kementerian luar negeri diharapkan aktif memotong upaya-upaya internasionalisasi masalah Papua.

Solusi itu seharusnya bisa segera dilakukan pemerintah agar konflik serta kekerasan di Papua segera berakhir.

Sengketa pilkada

Pemulihan kondisi keamanan Papua menjadi semakin susah karena kekerasan terjadi bersamaan dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Ketegangan-ketegangan baru pun muncul akibat konflik dalam penyelenggaraan pilkada.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso membenarkan jika konflik-konflik yang terjadi belakangan ini dipicu oleh sengketa penyelenggaraan pilkada. Sengketa terjadi antara DPRP dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

DPRP merasa berhak melaksanakan tahapan pendaftaran bakal calon, verifikasi, hingga penetapan bakal calon kepala daerah yang mengikuti pilkada. Sementara KPU merasa pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan bakal calon kepala daerah menjadi tugas dan kewenangan mereka.

”Permasalahan ini harus segera diselesaikan. Kalau tidak akan membahayakan,” ujarnya.

Karena itu, Priyo meminta Presiden Yudhoyono dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi segera mencarikan jalan keluar. (NTA)