KBRI Kesulitan Kontak WNI

JAKARTA, KOMPAS  - Duta Besar RI di Damaskus, Suriah, Wahib memastikan terus berupaya menghubungi warga negara Indonesia, terutama yang berada di lokasi rawan pertempuran, seperti di Homs dan Hama. Hubungan lewat telepon menjadi andalan akibat berbagai keterbatasan yang dialami.

Saat dihubungi lewat telepon, Minggu (10/6), Wahib menyatakan, kontak melalui telepon terpaksa dilakukan karena Pemerintah Suriah sejak awal tahun lalu sangat membatasi ruang gerak petugas KBRI mencapai para WNI, terutama di daerah rawan.

”Mereka melarang kami masuk ke sana. Kalaupun bisa bepergian, mereka mengharuskan petugas kedutaan membawa surat persetujuan Kementerian Luar Negeri Suriah. Alasannya, untuk keselamatan,” ujar Wahib.

Tanpa surat persetujuan itu, hotel tak akan memberi mereka kamar menginap. Selain itu, jika bertemu pos pemeriksaan, mereka langsung disuruh kembali.

Padahal, kontak telepon kepada para WNI, yang sebagian besar berstatus tenaga kerja Indonesia (TKI), kerap sulit dilakukan. Setiap kali pertempuran pecah, jalur komunikasi praktis terputus.

”Kalaupun bisa dihubungi ke rumah majikan atau tempat tinggal TKI, tak ada yang mengangkat telepon karena semua mengungsi. Tidak semua TKI punya atau mau memberi tahu nomor telepon seluler mereka,” ujar Wahib.

KBRI mendirikan dua posko baru di kota Aleppo dan Latakia, yang relatif lebih dekat dengan sejumlah kota rawan pertempuran ketimbang harus dijangkau dari Damaskus. ”Hari ini (Minggu) kami memulangkan 10 WNI ke Tanah Air, sedangkan 83 orang lagi masih di penampungan KBRI di Damaskus. Setiap hari setidaknya ada satu atau dua orang datang ke KBRI minta dipulangkan,” ujar Wahib.

Dia menambahkan, beberapa hari lalu KBRI berhasil mengontak 60 orang dari Homs. Beberapa dari mereka akan berangkat menuju KBRI hari ini lewat jalur darat.

Putaran terakhir

Sementara itu, pemimpin oposisi Suriah yang baru, Abdel Basset Sayda, mengklaim kekuasaan rezim Presiden Bashar al-Assad semakin lemah menjelang ”putaran terakhir”. ”Kami memasuki fase sensitif sekarang. Rezim Assad sudah menjelang masa terakhirnya,” ujar Sayda setelah terpilih menjadi pemimpin Dewan Nasional Suriah (SNC).

Sayda terpilih dalam pemilihan di Istanbul, Turki. Dia menggantikan pemimpin sebelumnya, Burhan Ghalioun, yang mundur karena kredibilitas dan kemampuannya dipertanyakan. Sayda tinggal di pengasingan di Swedia selama dua tahun. Dia dianggap jujur, independen, dan bisa menjadi figur pemersatu di antara banyak faksi yang ada di SNC.

”Saya akan fokus mencari dukungan masyarakat internasional agar mengambil langkah keras terhadap rezim Assad. Kami juga akan memperkuat kerja sama dengan aktivis lapangan dan Tentara Suriah Bebas (FSA),” ujarnya.

Sayda mengaku yakin era Assad akan berakhir setelah melihat langkah Assad yang semakin kalap dan membabi buta menyerang warga sipil. Menurut SNC, sedikitnya 38 warga sipil tewas dalam serangan artileri militer Suriah ke Provinsi Homs sepanjang 24 jam terakhir.

Selain menyerang Homs, militer juga mengebom dan mengirim pasukan ke kota pantai Latakia, tempat ratusan anggota pasukan oposisi melancarkan perlawanan sengit dalam beberapa hari terakhir.

Peperangan sengit juga terjadi di kawasan Haffa ketika pasukan pemerintah yang diperkuat helikopter tempur menyerang sejak Selasa lalu. Menurut Direktur Observatorium Rami Abdul-Rahman, sedikitnya 58 prajurit Suriah tewas, sementara lebih dari 200 prajurit lainnya terluka.

Eskalasi krisis di Suriah membuat dunia khawatir. Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengaku tidak dapat memprediksi perkembangan situasi di Suriah.

”Akankah negeri itu berada di pinggir kehancuran atau terjadi perang saudara. Situasi di sana mirip dengan yang terjadi di Bosnia tahun 1990-an. Sama sekali berbeda dengan yang terjadi di Libya tahun lalu,” ujar Hague kepada stasiun televisi Sky News. (AFP/REUTERS/AP/DWA)