KPK Fokus Dalami Bukti dan Data Hambalang Pekan Ini

Proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang di Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5/2012). Proyek senilai Rp 1,175 triliun tersebut menghadapi beberapa persoalan antara lain amblasnya tanah di area Power House III dan fondasi lapangan bulu tangkis seluas 1.000 meter persegi periode Desember 2011. Selain itu proyek ini kini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perihal dugaan suap oleh anggota DPR. (KOMPAS/LUCKY PRANSISKA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sementara waktu tidak melakukan pemeriksaan terkait penyelidikan Hambalang. Dalam sepekan ini, KPK fokus mendalami bukti dan data yang diperoleh. "Seperti yang disampaikan pimpinan KPK, selama sepekan ini tim penyelidik sedang mendalami data-data atau bukti-buktiyang dikumpulkan tim penyelidik sebelumnya," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Selasa (12/6/2012).

Rencananya, pekan depan, tim penyelidik bersama pimpinan KPK akan kembali melakukan gelar perkara atau ekspose kasus ini. Menurut Johan, gelar perkara tersebut akan menentukan apakah penyelidikan Hambalang layak ditingkatkan ke tahap penyidikan atau belum.

Saat ditanya apakah sudah ada calon tersangka kasus Hambalang, Johan mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari bukti-bukti yang ada, baik berupa data maupun keterangan para terperiksa. KPK menyelidiki proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat, sejak Agustus 2011.

Sejauh ini, KPK telah melakukan empat kali gelar perkara. Hasil gelar perkara terakhir memutuskan untuk memperkuat tim penyelidik dengan menambah personal. Ketua KPK, Abraham Samad beberapa waktu lalu mengatakan bahwa KPK meneliti aliran-aliran dana terkait Hambalang, termasuk aliran dana ke politisi.

Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, selain mengusut aliran dana, KPK fokus memeriksa dugaan pelanggaran dalam proses subkontrak pengerjaan proyek ke perusahaan lain, seperti ke PT Dutasari Citralaras. KPK menduga ada kejanggalan melihat nilai pengadaan barang Hambalang lebih mahal dibanding biaya pembangunan gedung. Nilai total proyek Hambalang senilai Rp 2,5 triliun terdiri dari sekitar Rp 1,4 triliun untuk pengadaan barang, dan Rp 1,1 triliun sebagai biaya pembangunan gedung.

Sebanyak lebih dari 50 orang telah diperiksa KPK dalam penyelidikan kasus Hambalang. Mereka yang diperiksa antara lain, Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng; pengurus PT Dutasari Citralaras, Mahfud Suroso; istri Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila; pejabat Partai Demokrat, Munadi Herlambang; mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto; anggota Komisi II DPR, Ignatius Mulyono; dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. KPK juga berencana memeriksa Anas dalam penyelidikan ini.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi atas Tudingan Danai Isu Ijazah Jokowi

Cerita Tukang Becak yang Ditumpangi Bupati Sumenep, Sempat Berharap Dibayar Rp 100.000

Serangan Berulang ke Pasukan Perdamaian Indonesia, Pemerintah Surati Presiden DK PBB

Bagaimana Reaksi Dunia soal Gencatan Senjata AS-Iran, Termasuk Indonesia?

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com