Pendiri dan Deklarator Demokrat Tak Akan Minta Anas Mundur

Kompas.com - 13/06/2012, 14:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD Partai Demokrat) tidak akan merekomendasikan pergantian Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk mengatasi masalah di internal Partai Demokrat.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal FKPD Partai Demokrat Sutan Bhatoegana di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/6/2012). "Ngga sampai ke sana (rekomendasi pergantian Anas). Itu ada sistem tersendiri," kata Sutan.

Sutan mengatakan, FKPD dibentuk untuk membantu mengatasi masalah Demokrat yang dialami dalam delapan bulan terakhir. Para pendiri dan deklarator, kata dia, merasa prihatin. Jika masalah itu tidak segera diselesaikan, lanjutnya, maka tingkat dukungan publik kepada Demokrat akan terus anjlok.

Sutan menambahkan, pihaknya belum merumuskan saran yang akan diberikan untuk Demokrat. Meski demikian, pihaknya telah dua kali berkumpul bersama Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina. Saran itu, kata Sutan, akan dibicarakan dalam pertemuan malam nanti.

Rencananya, Yudhoyono, FKPD, para pengurus DPP, dan para ketua DPD I akan bertemu di Hotel Sahid, Jakarta, malam nanti. Selasa malam, Yudhoyono telah bertemu dengan para ketua DPD I di Cikeas, Bogor.

"Ketua-ketua DPD I diundang ke Cikeas semalam dalam rangka silaturahim. Ada waktu luang, mereka lalu dipanggil Pak SBY. Mereka hanya ditanya bagaimana kondisi Demokrat di daerah-daerah. Dari masukan itu, Pak SBY akan kasih pengarahan nanti malam," kata Sutan.

Seperti diberitakan, elektabilitas Partai Demokrat (PD) terus merosot berdasarkan hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei. Terakhir, survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menempatkan PD di posisi ketiga dengan tingkat dukungan sebesar 10,7 persen. Di atas PD, yakni Partai Golkar sebesar 23 persen, dan PDI-P 19,6 persen.

Terus merosotnya tingkat dukungan publik itu dinilai akibat tersangkutnya para petinggi PD dalam dugaan kasus korupsi. Terakhir, Angelina Sondakh alias Angie terjerat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional.

Ada pula kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Jawa Barat, yang menyeret beberapa politisi PD, salah satunya Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Beberapa kader Demokrat mendesak Anas mundur lantaran kasus yang menyeret Anas telah menyandera partai.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau