Koalisi Amankan Pemilu 2014 Desak KPU Lebih Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Amankan Pemilu 2014 mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk terbuka dalam menyampaikan hambatan-hambatan yang ada, sehingga KPU hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan tentang tahapan, program dan jadwal pemillu.

"Kami mendesak agar KPU lebih terbuka kepada publik untuk menyusun setiap agenda pemilu. Kemudian, mendesak KPU untuk terbuka dalam penyusunan peraturan-peraturan KPU dan mendesak agar DPR dan pemerintah tidak melakukan intervensi dan menghambat kerja KPU dalam proses konsultasi penyusunan peraturan" ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, di Kantor Sekretariat Nasional JPPR, Manggarai, Jakarta, Rabu, (13/6/2012).

Dia mengatakan, melalui penetapan hari pemungutan suara pemilu pada Jumat (8/6/2012) oleh KPU, menunjukkan KPU belum mempersiapkan tahapan pemilu. "Satu bulan setelah pelantikan anggota KPU yang baru, kami menanyakan sudah sampai mana KPU bekerja. KPU hanya menjawab, masih kontrol kantor, masih sebatas jawaban kalau anggota KPU masih susah beradaptasi dengan kantor. Tidak ada jawaban yang tegas," ujarnya.

"Seharusnya KPU bersikap terbuka dan dapat berkonsultasi dengan stakeholder Pemilu, dalam hal ini masyarakat yang notabene merupakan pemilih, dengan lembaga pemantau pemilu yang memang fokus mendalami kekurangan pemilu-pemilu sebelumnya, bukan hanya berkonsultasi dengan DPR," ujarnya.

Apabila ada kendala di luar kapasitas KPU, masyarakat bisa tahu. Pada kesempatan yang sama, peneliti Indonesian Parliamentary Center, Erik Kurniawan, menyampaikan kekhawatirannya carut marut Pemilu 2009 kembali terulang.

"Kekurangan pemilu sebelumnya, tahapan baru dimulai satu tahun sebelumnya. Khawatirnya hal ini kembali terulang," katanya.

Koalisi Amankan Pemilu 2014 itu terdiri dari Perludem, IPC, KIPP Jakarta, SPD, Komwas PBB, FORMAPPI, JPPR, Yappika, PPUA Penca, Puskapol UI, Demos, ICW, PSHK, CETRO, GPSP, Ansipol, Indonesia Budget Center (IBC), Soegeng Sarjadi Syndicate, KRHN, Seknas FITRA, Transparansi Internasional Indonesia.