Hendarman Supandji Janji Bantu KPK Usut Hambalang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) yang baru, Hendarman Supandji, menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi proyek komplek olahraga, Hambalang. Hal ini diungkapkan Hendarman usai dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Kamis, (14/6/2012).

"Masalah Hambalang itu KPK yang tangani tapi kalau KPK minta data-data ke saya, saya akan berikan jalan agar perkara itu terang," kata Hendarman di Istana Negara.

Masalah Hambalang memang masih menjadi kontroversi saat ini. Sejumlah nama politisi ikut terseret dalam dugaan korupsi di dalamnya diantaranya mantan kader Demokrat, Muhammad Nazaruddin, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng.

Menurut Nazaruddin, sertifikat Hambalang sempat bermasalah. Namun, masalah tersebut dapat terselesaikan setelah ada pertemuan kecil yang berlangsung di Restoran Nippon Kan Jakarta sekitar Januari 2010. Pertemuan itu dihadiri Nazaruddin sendiri, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, dan Anggota Komisi II DPR, Ignatius Mulyono.

Ada pembahasan yang terjadi dalam pertemuan tersebut sehingga tidak lama kemudian, menurut Nazaruddin, masalah sertifikat lahan Hambalang terselesaikan. Namun, Nazaruddin tidak mengungkapkan apa saja yang dibahas dalam pertemuan itu terkait sertifikat tanah Hambalang.

Selain Hambalang, kata Hendarman, masih banyak masalah pertanahan di Indonesia yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, dalam memulai masa jabatannya di BPN ia akan memulai memetakan masalah-masalah tersebut. Ia menyatakan akan dibuat prioritas masalah-masalah yang perlu ia selesaikan selama masa 100 hari memimpin.

"Saya sudah diberikan petunjuk oleh bapak Presiden saat saya menghadap fit dan proper test. Jadi yang diutamakan satu, yaitu mengenai reformasi agraria khususnya nantinya mengenai pendistribusian tanah-tanah kepada rakyat untuk pertanian. Lalu memetakan sengketa-sengketa tanah. Tentunya setelah pelantikan saya akan perintahkan ke deputi untuk melaporkan ke saya tentang peta yang ada di seluruh wilayah Indonesia menyangkut pertanahan," jelasnya.

Satu bulan ke depan, kata Hendarman, ia akan melaporkan sebagian hasil kerjanya pada Presiden untuk ditindaklanjuti. Apalagi, tuturnya, dibutuhkan keputusan Presiden untuk menjadi payung hukum dalam tindak lanjut di BPN.

Ia juga mengungkapkan akan menyelesaikan sejumlah kasus beredarnya sertifikat ganda pada kepemilikan tanah, yang belakangan terjadi pada masa kepemipinan Kepala BPN yang sebelumnya Joyowinoto.

"Saya segera akan melakukan tinjauan ke lapangan dan petakan permasalahan di situ, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Nanti akan kita petakan permasalahan timbulnya sertifikat ini apa, bagaimana menyelesaikan sertifikat double itu, apakah melalui peradilan atau apakah diputus oleh BPN. Ini tentunya perlu aspek masalah hukum," tandas Hendarman.