Enam Perusahaan Besar di Kendal Diduga "Ngemplang" Pajak

KENDAL, KOMPAS.com — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1, Sakli Anggoro, mengaku ada enam perusahaan besar yang diduga telah melakukan pemalsuan pengisian daftar pajak. Akibatnya, negara mengalami kerugian miliaran rupiah.

Salah satu perusahaan itu adalah Rubberindo Pratama. Perusahaan yang terletak di Boja, Kendal, Jawa Tengah, itu telah melakukan penggelapan pajak sekitar Rp 25 miliar. Sekarang, kasusnya sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri (PN) Kendal.

"Yang lainnya masih dalam taraf penelitian. Kalau sudah terbukti, akan kami bawa ke pengadilan," kata Sakli di sela-sela acara Values Komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk 1.000 triliun di Pendapa Kabupaten Kendal, Senin (18/6/2012).

Ia mengaku, lima perusahaan yang diduga melakukan penggelapan pajak tersebut berada di Kota Semarang. Sampai saat ini, pihaknya belum mengidentifikasi adanya pegawai Pajak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Sementara pada kesempatan itu, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti mengaku, ada salah satu ulama besar di Kabupaten Kendal yang tidak mau bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, alasan dia tidak mau membayar pajak kurang jelas.

Widya mengaku, pihaknya masih melakukan pendekatan kepada ulama tersebut supaya mau membayar pajak. "Saya tidak etis kalau menyebut nama ulama tersebut. Tapi saya masih melakukan pendekatan, supaya beliau mau membayar pajak," kata Widya.

Widya menambahkan, membayar pajak adalah kewajiban semua warga Indonesia. Tidak memandang orang itu pejabat, ulama, atau apa. Sebab, hasil dari pajak itu digunakan untuk pembangunan dan kemakmuran bangsa dan negara.

"Saya juga membayar pajak. Sebab, saya warga negara Indonesia," tambahnya.

Adanya ulama di Kendal yang belum mau membayar pajak juga diakui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang, Eka Damayanti. Seperti yang dikatakan oleh Widya, Eka juga mengaku perlu melakukan pendekatan supaya ulama tersebut mau membayar pajak.

"Pasti ia mempunyai alasan kenapa tidak mau membayar pajak. Ini diperlukan pendekatan yang baik," katanya.