Muliaman: Internal OJK Perlu Konsolidasi yang Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terpilih, Muliaman D Hadad, mengatakan internal Otoritas Jasa Keuangan perlu konsolidasi yang cepat. Ini perlu dilakukan mengingat pegawai OJK nantinya berasal dari Bapepam-LK Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

"Dengan latar belakang kultur yang berbeda dan teknik pengawasan berbeda menurut saya perlu konsolidasi," sebut Muliaman, seusai menghadiri pembukaan seminar terkait bancaassurance yang diselenggarakan oleh Kadin Indonesia, di Jakarta, Rabu (20/6/2012).

Muliaman menaruh masalah ego sektoral yang mungkin muncul dari internal OJK sebagai salah satu prioritas. Menurut dia, konsolidasi internal yang cepat diperlukan untuk menghadapi hal itu. "Dan konsolidasi internal ini untuk menjamin masa transisi yang baik ini tentu saja menjadi salah satu prioritas," sambung dia.

Selain masalah konsolidasi, prioritas lain yang tak kalah penting adalah perbaikan kegiatan pengawasan secara umum. Ini penting baginya demi membangun pengawasan yang lebih terintegrasi. Tidak sektoral seperti yang terjadi sekarang ini. Dengan pengawasan yang terintegrasi, kata Muliaman yang sekarang masih menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, maka beberapa kasus di industri jasa keuangan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat bisa diminimalisasi.

"Dengan demikian integrasi ini memerlukan banyak hal, termasuk integrasi dan harmonisasi di berbagai macam aturan. Dan tentu saja teknik pengawasan," pungkas dia.

Muliaman terpilih secara aklamasi di Komisi XI DPR, Selasa (19/6/2012) malam. Ia terpilih bersama dengan Nelson Tampubolon, Nurhaida, Rahmat Waluyanto, Firdaus Djaelani, Ilya Avianti, dan Kusumaningtuti S Soetiono.

OJK adalah lembaga baru yang akan melakukan supervisi industri jasa keuangan. Ini merupakan industri yang strategis sehingga harus diawasi orang-orang berintegritas tinggi, memiliki keahlian dan kompetensi di bidang keuangan. OJK nantinya akan mengelola dana yang terbilang besar yakni sekitar Rp 7.500 triliun atau setara dengan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.