Banjir Jakarta Bukti Gagalnya Politik Tata Ruang

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir merupakan salah satu masalah Jakarta selain kemacetan lalu lintas yang terus dicari solusinya oleh tiap pemimpin ibukota. Namun pada kenyataannya, kondisi geografis Jakarta memang berpotensi terjadi banjir.

Pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta sebenarnya dapat diminimalisir meski secara geografis rentan terhadap banjir. Permasalahannya saat ini pengaturan tata ruang di Jakarta cukup lemah sehingga berakibat banjir kian parah.

"Jakarta ini lemah politik tata ruangnya. Padahal rencana tata ruang wilayah sudah dibahas oleh anggota dewan," kata Yayat, saat diskusi tentang Banjir Jakarta: Persoalan Lingkungan atau Politik? di Indonesian Institute, Jakarta, Rabu (20/6/2012).

Ia menjelaskan bahwa politik tata ruang di Jakarta ini tidak berjalan karena ada disfungsi negara. Ia menilai bahwa negara telah gagal untuk menyejahterakan rakyatnya sehingga lalai pada penataan tata ruang yang berakibat bencana.

"Ini terjadi di level nasional dan juga di level daerah. Untuk masalah banjir Jakarta ini kan butuh kerja sama pemerintah daerah dan pemerintah pusat," ujar Yayat.

Ia menegaskan bahwa bencana banjir yang terjadi ini sebenarnya adalah bukti terjadinya kegagalan politik tata ruang dalam menjaga dan melindungi fungsi ekosistem lingkungan. Selain itu, kegagalan politik tata ruang karena hambatan institusional dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penataan ruang.

"Banjir memang sudah terjadi sejak lama. Kalau nggak mau kebanjiran jangan tinggal di Jakarta. Masalahnya gagalnya politik tata ruang makin memperparah bencana ini," tandasnya.