Indeks negara gagal

Hatta Rajasa: Belum Berarti Indonesia Gagal

Kompas.com - 23/06/2012, 01:46 WIB

Rio de Janeiro, Kompas-  Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyanggah pemberitaan yang menyatakan Indonesia termasuk dalam kelompok negara gagal atau menuju negara gagal. Apabila tuntutan sebagian besar bangsa Indonesia terus meningkat dan belum terpenuhi, belum berarti Indonesia gagal.

”Dulu saya ketika masih anak-anak kalau makan telur ayam satu butir dibagi empat dengan saudara-saudara saya. Namun, sekarang kalau hanya satu terasa kurang. Ini bukan berarti negeri saya gagal memenuhi kebutuhan dua telur bagi saya, tetapi tuntutan hidup saya atau kebanyakan orang di Indonesia meningkat,” ujar Hatta di Rio de Janeiro, Brasil, Kamis (21/6) malam waktu setempat atau Jumat.

Hatta mengatakan hal tersebut menanggapi publikasi Indeks Negara Gagal (Failed States Index/FSI) 2012 yang menempatkan Indonesia di urutan ke-63 dari 178 negara. Indonesia masuk kategori negara dalam bahaya.

Wartawan Kompas J Osdar dari Rio de Janeiro melaporkan, Hatta juga mengaitkan banyaknya pengamat yang terlalu mudah menjelek-jelekkan pemerintah atau negaranya sendiri di luar negeri. ”Untuk membangun negeri ini perlu sikap dan pemikiran positif. Kita ini bagaikan sedang berlayar dalam satu kapal. Kalau ada badai, janganlah kita ikut berusaha membuat kapal itu tenggelam dengan menyiarkan hal-hal buruk tentang negeri ini,” ujarnya.

Ia juga mengkritik siaransiaran televisi yang kini ditangkap di luar negeri yang memuat siaran-siaran buruk. ”Itu, kan, sama saja dengan memercik air di dulang, tepercik muka sendiri,” ujar Hatta yang sedang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 di Rio de Janeiro.

Menurut Hatta, kini semakin banyak pemimpin negara lain yang memuji kemajuan ekonomi Indonesia. ”Di dua KTT yang kami ikuti bersama, yakni KTT G-20 dan KTT Rio+20, kami dipuji dalam menghadapi krisis ekonomi global dan meningkatnya kelas menengah yang sangat pesat,” ujarnya.

Segera benahi

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, di Jakarta, Kamis, mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak perlu menyangkal publikasi yang menyebut Indonesia termasuk dalam negara gagal. Justru publikasi tersebut harus memicu Indonesia untuk segera membenahi berbagai hal yang dianggap gagal.

”Bahwa Indonesia masuk dalam publikasi itu harus direnungkan. Pemerintah tidak perlu melakukan eufemisme atau penghalusan dengan mengatakan bahwa Indonesia bukan negara gagal, melainkan negara yang sedang membangun,” kata Indria.

Menurut Indria, yang harus dilakukan segera untuk menjawab publikasi tersebut adalah dengan melakukan pembenahan, misalnya penegakan hukum tak perlu diperdebatkan. Hukum di Indonesia dikenal tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ketidakadilan semacam inilah yang dirasakan warga masyarakat. Persoalan minoritas dan mayoritas juga tidak kunjung tuntas.

(lok)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau