Pemkab Mimika Didesak Damaikan Warga

TIMIKA, KOMPAS.com — Pertikaian warga Kampung Harapan dan Kampung Amole di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua, hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Ratusan warga dari dua kampung bertikai, seakan tak kenal lelah, untuk saling serang sehingga korban pun terus berjatuhan. Enam orang tewas dan lebih dari 100 warga dari dua kampung terluka, sejak berlangsungnya pertikaian kampung, 2 Juni lalu.

Imbauan aparat gabungan Polri dibantu TNI yang berjaga di Jalan Kanguru untuk tidak saling serang tidak dihiraukan warga. Mereka tetap saling serang.

Berlarutnya bentrokan warga di Distrik Kwamki Narama menjadi keprihatinan sejumlah pihak yang khawatir bentrokan meluas dan semakin banyak korban jiwa.

Athanasius Allo Rafra, anggota DPRD Mimika Komisi A, mendesak bupati dan wakil bupati selaku pimpinan Pemkab Mimika harus turun ke Kwamki Narama untuk mendamaikan warga bertikai.

“Masyarakat yang sering berkonflik ini menginginkan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka dan jangan pernah meninggalkan mereka,” tegas Allo Rafra.

Mantan caretaker Bupati Mimika ini menyayangkan lambannya pemerintah daerah melantik kepala distrik dan kepala kampung untuk menindaklanjuti keputusan pembentukan Distrik Kwamki Narama dan pemekaran kampung sejak 2010 lalu.

Menurut Allo, bentrokan tidak akan sebesar sekarang ini, dan bisa cepat ditangani jika sudah ada perwakilan pemerintah di tingkat distrik dan kampung. Selain itu, Allo mengingatkan pentingnya koordinasi muspida untuk menangani permasalahan daerah.

Hal senada juga diungkapkan Wilhelmus Pigai, tokoh masyarakat Kabupaten Mimika, yang menyatakan bahwa seharusnya pemerintah daerah malu dengan konflik yang terus berlangsung di Distrik Kwamki Narama.

Wilhelmus mendesak Bupati Mimika harus mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan pertikaian secara tuntas. Jikalau menyerahkan penyelesaian masalah kepada warga, maka tidak akan pernah selesai.

“Bupati yang harus turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan ini dan tidak perlu lagi membuat tim serta tidak membiarkan aparat kepolisian serta TNI yang menyelesaikan permasalahan ini,” tegas Wilhelmus Pigai.

Wilhelmus, selaku putra asli tujuh suku, mengingatkan warga asli Papua untuk meninggalkan cara lama, yaitu perang adat, dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan. Ia khawatir jika terus dibudayakan maka warga asli Papua akan habis.

Perang adat sudah ditinggalkan warga asli sejak kehadiran agama. Karenanya, ia berharap agar permasalahan kemasyarakatan bisa diselesaikan dengan hukum positif.

Anggota Komisi B DPRD Mimika ini mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian dalam bentuk program pembangunan yang melibatkan warga Distrik Kwamki Narama yang sering berkonflik sehingga setiap ada permasalahan sosial dapat cepat diselesaikan.

Hampir tiga pekan pertikaian warga Kampung Harapan dan Kampung Amole berlangsung, tetapi belum sekali pun kehadiran Bupati atau Wakil Bupati Mimika di lokasi pertikaian.

Bupati Mimika, Klemen Tinal, hanya berada di Timika saat kedatangan rombongan Menko Polhukam, sedangkan selebihnya berada di luar kota dan sibuk mengurus pencalonannya sebagai calon wakil gubernur Papua.

Guna mendamaikan warga bertikai, Kapolres Mimika Ajun Komisaris Besar Deny Siregar bersama Dandim 1710 Mimika Letkol (Inf) Christian Tehuteru hampir setiap hari berada di Jalan Kanguru, Kwamki Narama. Bersama tokoh agama setempat, mereka terus berupaya mempertemukan perwakilan warga, tetapi selalu menghadapi penolakan.