Anggito Lolos Tim Penilai Akhir yang Dipimpin Wapres

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggito Abimanyu sejak Maret lalu ditawari menempati posisi  Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Ia menggantikan dirjen lama, yaitu Slamet Riyanto, yang pensiun.

Demikian dikemukakan Menteri Agama Suryadharma Ali saat dikontak Kompas, Selasa (26/6/2012) malam ini, di Jakarta.

"Setelah bersedia menerima tawaran saya, namanya saya usulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemudian dibahas di tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin Wakil Presiden Boediono. Anggito sudah lolos TPA," tutur Suryadharma.

TPA merupakan forum pembahasan dan penilai setiap calon eselon I kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. TPA dipimpin Wapres Boediono, yang harus memimpin rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta.

Rapat biasanya dihadiri peserta wajib, seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Sekretaris Negara, menteri yang akan mengusulkan calon eselon dimaksud, serta Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dan Kepala Badan Intelijen Negara.

Menurut Suryadharma, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan saat dipimpin Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Analisa Fiskal pada zaman Menteri Keuangan Boediono itu sudah memenuhi dua pertimbangan kementeriannya.

"Pertama, Anggito memiliki integritas. Kami tengah memperbaiki terus-menerus pengelolan dana haji di Kementerian Agama. Kedua, Anggito Abimanyu memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan, khususnya surat utang negara, seperti Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)," papar Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan itu.

Suryadharma mengatakan, jumlah dana haji sudah sangat besar, yaitu sekitar Rp 40 triliun, yang sebagian besar diinvestasikan dalam SDHI melalui Kementerian Keuangan. Sebagian kecil lainnya dikelola Kementerian Agama. "Jadi, harus dikelola oleh orang yang menguasai keuangan," katanya.

Menurut catatan Kompas, Anggito pernah dibatalkan menjadi Wakil Menteri Keuangan meskipun sudah dipanggil Presiden Yudhoyono ke Istana Negara.