Dalam Dua Hari, Sumbangan Gedung KPK Capai Rp 59 juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam dua hari, sumbangan untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikumpulkan "Koalisi Koin KPK" mencapai sekitar Rp 59 juta. Jumlah uang itu terdiri dari donasi sebesar Rp 38,9 juta, uang tunai Rp 10 juta, wesel Rp 184 ribu, ditambah uang tunai Rp 10 juta yang baru diserahkan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ke Koalisi.

"Nilai dana akan di-publish (diumumkan) setiap pukul 15.00 WIB melalui akun Twitter @saweranKPK," kata salah satu anggota Koalisi, mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/6/2012). Hadir pula dalam jumpa pers tersebut unsur pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta anggota koalisi lainnya, yakni pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar dan Kordinator Divisi Kampanye Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ilin Deta Artasari.

Menurut Abdul Rahman, dana yang terkumpul tersebut sebagian merupakan uang yang masuk ke rekening BNI Cabang Melawai Raya No 0056124374. Hingga Rabu (27/6/2012) malam, nilai sumbangan yang masuk sekitar Rp 29 juta. Selain itu, ada sumbangan dari para pegawai KPK yang hari ini diserahkan ke Koalisi.

Abdul Rahman mengatakan, Koalisi tidak memobilisasi pengumpulan dana di jalan-jalan. "Kalau ada yang di jalanan, bukan bagian kami, tapi tentu kami tidak bisa melarang," ujarnya.

Sesuai dengan kesepakatan para anggota Koalisi, uang yang bisa disumbangkan ke KPK melalui Koalisi, nilainya tidak boleh lebih dari Rp 10 juta setiap orang.

Menanggapi sumbangan masyarakat yang telah terkumpul ini, Abraham Samad mengapresiasinya. Gerakan masyarakat ini, menurutnya, suatu bentuk rasa empati dan rasa memiliki masyarakat terhadap institusi KPK.

"Ada rasa memiliki yang besar dari masyarakat ke institusi KPK. Keberadaan KPK sampai saat ini dikerenakan ada kepercayaan masyarakat besar terhadap institusi ini sehingga bisa lebih dipercaya. Makna dari koin ini sebenarnya rasa memiliki," ungkap Abraham.

Seperti diberitakan sebelumnya, gerakan masyarakat untuk menyumbang pembangunan gedung baru KPK dipicu wacana pimpinan KPK untuk meminta bantuan masyarakat jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak juga menyetujui alokasi anggaran untuk gedung baru yang diajukan KPK sejak 2008.