Presiden: Dialog untuk NKRI
”Kita serius. Kita sungguh ingin memajukan saudara kita di Papua, kesejahteraan dan keadilannya. Kita bisa berdialog untuk kemajuan, pembangunan, kesejahteraan, dan keadilan,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan 1.000 perwira siswa TNI/Polri, Jumat (29/6), di Markas Komando Sekolah Calon Perwira TNI AD di Bandung, Jawa Barat.
”Saya siap dan terus berdialog dengan tokoh Papua. Tetapi tidak ada diskusi, tidak ada dialog menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah (Indonesia),” lanjutnya.
Pernyataan itu disampaikan Presiden menjawab pertanyaan seorang perwira siswa. Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Presiden menegaskan, Papua dan Papua Barat merupakan wilayah sah Indonesia. Oleh karena itu, sah juga jika TNI/Polri menegakkan hukum, melindungi rakyat, dan keamanan wilayah Papua. Penegakan hukum dan upaya menjaga keamanan di Papua itu tetap dilakukan dalam koridor kepatutan dan aturan yang ada, termasuk yang dilakukan prajurit TNI/Polri.
Presiden juga menyinggung adanya pernyataan dari luar negeri tentang keinginan memisahkan diri atau separatisme di Papua sebagai ekspresi kebebasan berpendapat. Presiden menilai, gerakan separatisme itu bukanlah kebebasan berpendapat.
”Kalau ada gerakan di Papua untuk memisahkan diri atau separatisme, itu bukan kebebasan berpendapat. Itu bertentangan dengan semangat menjaga kedaulatan negara,” katanya.
Dalam rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Kepresidenan beberapa waktu lalu, Presiden mengatakan, pemerintah tak akan membiarkan kelompok separatis di Papua. Kaum separatis bersenjata yang melanggar hukum serta kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa harus diproses hukum (Kompas, 13/6).
Berkait dengan adanya suara tentang keinginan meluruskan sejarah jajak pendapat di Papua tahun 1969, menurut Presiden, tidak ada lagi yang perlu diluruskan. Jajak pendapat di Papua yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu hasilnya sudah jelas dan final, yakni Papua merupakan bagian dari NKRI. ”Tahun 1960-an PBB sudah menjalankan jajak pendapat. Hasilnya nyata, Papua dan Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia,” katanya.
Presiden juga menegaskan, negara-negara sahabat yang menjalin kemitraan komprehensif dan kemitraan strategis secara eksplisit telah menyampaikan pernyataan tertulis tentang dukungan mereka terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Setiap membuat nota kesepahaman dalam kerangka kerja sama strategis dengan Indonesia, selalu ada pernyataan eksplisit dari negara sahabat untuk mendukung penuh kedaulatan dan keutuhan teritorial Indonesia.
”Tahun-tahun pertama menjadi presiden, sekitar 2005-2007, saya aktif bersama menteri dan jajaran pemerintah, mendapatkan dukungan negara-negara atas keutuhan wilayah Indonesia,” katanya.
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai di Jakarta mengatakan, dialog dengan masyarakat Papua merupakan proses yang berlangsung terus-menerus seiring pelaksanaan pembangunan di Papua. Karena itu, dialog tidak berhenti hanya di sebuah forum yang disebut Dialog Jakarta-Papua.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Muridan S Widjojo mengatakan, dialog memang membutuhkan waktu dan upaya yang panjang. Saat ini masih ada ketidakpercayaan pada orang Papua maupun pemerintah pusat.
Pater John Djonga yang baru saja meluncurkan buku Melawan Penindasan dan Diskriminasi di Papua juga mengatakan, dialog butuh proses. Awalnya banyak resistensi dari orang Papua, tetapi lama-lama mereka bisa melihat bahwa dialog dalam kesetaraan bisa menjadi solusi dari rumitnya masalah selama ini.
Dalam acara peluncuran buku tersebut, Ben Mboi yang pernah ikut operasi Trikora di Papua menandaskan, tidak lagi bisa menggunakan peluru untuk mengambil hati orang Papua demi persatuan NKRI.
Hal senada dikatakan Bonar Tigor Naipospos dari Setara Institute dan anggota DPR Paskalis Kossay yang menyoroti masih banyaknya kekerasan di Papua. Paskalis mengatakan, sulit bagi orang Papua untuk berdialog di tengah suasana penuh tekanan, kekerasan, bahkan penyiksaan.
Direktur Program Imparsial Al Araf mempertanyakan penempatan pasukan TNI di Papua dalam jumlah banyak. ”Saat ini ada 16.000 tentara di Papua. Apa ada perang di sana? Jumlah itu hampir sama dengan tentara yang ditempatkan di Aceh saat darurat militer, padahal penduduk Papua tak sebanyak di Aceh,” katanya.(WHY/ELD/ONG/EDN/ATO)
