Satu tahun, empat bulan, dan 19 hari setelah Revolusi Mesir mencapai kulminasi dengan mundurnya Presiden Hosni Mubarak, Mesir kembali memiliki presiden. Mursi, aktivis politik dari Ikhwanul Muslimin (IM) yang pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat, resmi menjabat Presiden Mesir dan mulai menjalankan tugas sehari-hari.
Sebanyak 2.500 aparat keamanan yang terdiri dari pasukan pengawal presiden, polisi, polisi militer, serta satuan keamanan pusat bersiaga di sekitar dan di dalam gedung Mahkamah Tinggi Konstitusi (MK) untuk mengamankan jalannya acara sumpah jabatan presiden baru Mesir.
Wartawan Kompas
Mursi sempat melambaikan tangan kepada warga yang kebetulan berada di sekitar gedung MK itu.
Seusai melaksanakan sumpah jabatan, Mursi menegaskan akan menghormati posisi independen lembaga yudikatif dan legislatif yang terpisah dari lembaga eksekutif. Mursi menjadi presiden kelima Mesir dan presiden pertama dari kalangan sipil yang dipilih dalam pemilu bebas.
Mursi kemudian langsung menuju Universitas Kairo untuk menyampaikan sambutan politik di depan tokoh-tokoh Mesir dari berbagai bidang, yakni politik, ekonomi, budaya, media, agama, dan lainnya.
Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden Mesir, Mursi menyebut beberapa prioritas kebijakan luar negerinya, termasuk dukungan kepada Palestina dan rakyat Suriah. ”Mesir, rakyatnya, dan institusi presidennya mendukung rakyat Palestina sampai mereka mendapatkan semua hak mereka. Kami mendukung rakyat Suriah, kami ingin pertumpahan darah berhenti,” ungkap Mursi.
Sebelumnya, dalam upaya memuaskan semua pihak terkait perdebatan soal lokasi pengambilan sumpah jabatan, Mursi juga melakukan ”sumpah jabatan” secara simbolis di depan ratusan ribu pendukungnya di Alun-alun Tahrir, Jumat malam.
Seorang negarawan
Dalam sambutannya di Alun-alun Tahrir, Mursi menegaskan, tak ada kekuasaan dan tak ada pihak yang berada di atas kekuasaan dan kehendak rakyat. Ia menegaskan akan menghormati proses hukum yang tidak menghambat penyaluran aspirasi rakyat.
Mursi juga berjanji membangun negara sipil, konstitusional, dan modern.
Pemimpin Redaksi Harian Al Quds Al Arabi Abdul Bari Atawan dalam editorialnya mengatakan, pidato Mursi di Alun-alun Tahrir itu menunjukkan kemampuannya sebagai seorang negarawan.
Menurut Atawan, pidato Mursi sesungguhnya diarahkan ke tiga kekuatan penting di hadapannya yang menjadi tantangan pemerintahannya mendatang.
Pertama, ditujukan kepada Israel dengan menyatakan, Mesir akan mencegah upaya serangan dari mana pun dengan bersandar kepada rakyat Mesir. Kedua, ditujukan kepada AS dengan menegaskan, Mesir adalah negara merdeka dan independen di atas wilayahnya sendiri
Ketiga, ditujukan kepada SCAF (Dewan Agung Militer) dengan mengatakan, rakyat Mesir adalah pemilik kekuasaan dan legalitas serta tidak ada kekuasaan dan legalitas di atas kekuasaan rakyat.
Mursi berusaha berada di belakang rakyat dalam pertarungan melawan SCAF yang telah mereduksi otoritas presiden terpilih melalui deklarasi konstitusi baru yang ditolak banyak kekuatan politik itu.
Pengamat politik dari Universitas Kairo, Hassan Nafaa, mengatakan, SCAF akan terus hadir secara signifikan di pentas politik lantaran SCAF memegang kekuasaan legislatif menyusul pembubaran parlemen oleh MK.
Nafaa menyebut, SCAF saat ini bisa dikatakan membajak kekuasaan legislatif sampai digelarnya pemilu legislatif baru dan SCAF menyerahkan kekuasaan legislatif kepada parlemen terpilih nanti.