Jokowi: Yang Terpenting Masyarakat Terlayani dengan Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai status kelembagaan pengelola transportasi massal, seperti TransJakarta bukanlah masalah utama. Yang patut menjadi fokus pembenahan adalah apakah masyarakat sudah terlayani secara memuaskan dengan sistem yang ada.

"Yang paling penting pelayanan terbaik yang kami pakai. Tidak urusan apa kelembagaannya, mau BLU (Badan Layanan Umum), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), atau dikelola dinas, yang penting masyarakat terlayani dengan baik. Golnya di situ," cetus Jokowi, di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (1/7/2012).

Karena layanan kepada masyarakat yang menjadi tujuan penyediaan transportasi massal, maka dibutuhkan penerapat Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada moda transportasi Transjakarta. Aspek inilah yang harus mendapatkan pembenahan.

"Termasuk kalau (bus) sudah tak layak, diganti. Kalau soal status, kalau baik menggunakan BLU ya pakai BLU. Kalau baik menggunakan BUMD, ya pakai BUMD. Yang penting masyarakat terlayani," tegasnya.

Pembenahan transportasi umum yang terintegrasi tak luput dari perhatian Jokowi. Menurut Jokowi, sebelum menerapkan pembatasan kendaraan, integrasi transportas massal perlu lebih dahulu dibenahi.

Seluruh koridor busway perlu segera dilengkapi, termasuk peningkatan jumlah, pembangunan monorel, dan MRT pun harus segera diselesaikan.

"Termasuk redesign tata ruang. Kantor dan pemukiman jangan berjauhan. Targetnya empat tahun busway dan monorel selesai. Kalau MRT, delapan sampai sembilan tahun. Itu realistis. Membeli barang mudah, tetapi non teknisnya yang sulit," papar Jokowi.

Sistem hibah akan dipakai Jokowi dalam pembenahan angkutan umum. Kendaraan-kendaraan yang tak layak operasi akan diganti dengan kendaraan baru dengan pola hibah.

Pola ini tidak akan membebani pemerintah dan karena itu diyakini tidak akan mendapat penolakan dari pemilik maupun koperasi pengelola angkutan umum.

"Masa mau diganti yang baru tidak mau? Kalau peremajaan angkutan dan angkutan massal selesai, baru masuk kebijakan seperti pembatasan kendaraan atau dikenakan pajak tinggi. Banyaklah jurusnya, yang penting fasilitas infrastruktur selesai dulu," ungkapnya.

LBH Jakarta pernah melansir data peningkatan dana hibah Pemprov DKI Jakarta. Pada tahun 2012, dana tersebut meningkat cukup besar hingga mencapai nilai Rp 1,3 triliun, naik tajam dibanding tahun 2011, yang masih sebesar Rp 882 miliar.