Potensi Tarif Parkir Capai Rp 1 Triliun?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, Semarang, Djoko Setijowarno berpendapat, tarif parkir yang mahal perlu dikenakan bagi masyarakat DKI Jakarta. Menurut dia, ini salah satu solusi untuk mengatasi masalah transportasi di ibu kota Indonesia. "Tarif parkir mahal sebagai bagian manajemen transportasi untuk membatasi gerak kendaraan pribadi selain juga peningkatan pendapatan asli daerah," sebut Djoko kepada Kompas.com, Minggu (1/7/2012).

Menurut dia, ada sejumlah hal yang harus dicermati oleh gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih mendatang di sektor transportasi. Dari sisi parkir, ia berharap tarif parkir yang mahal bisa segera diberlakukan. Ini bisa membatasi gerak kendaraan pribadi dan meningkatkan penerimaan daerah. Dia mengatakan, perlu juga dibuatkan sistem berlangganan dalam hal perpakiran. Ini semata untuk meminimalkan kebocoran parkir di tepi jalan. Petugas parkir pun seharusnya dapat gaji bulanan.

"Potensi parkir ini bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun yang bisa dialihkan sebagian untuk subsidi operasi angkutan umum," sambung Djoko.

Selain masalah parkir, ia pun mencermati keberadaan angkutan umum yang sudah tak laik jalan. Ia meminta agar itu segera dimusnahkan, atau operator angkutan umum bisa menjadi pengusahaan pola transportasi baru sebagai pengumpan busway. "Jaringan trayek diatur ulang," tambahnya.

Ia pun mengingatkan agar fasilitas pejalan kaki yang nyaman dan bebas gangguan diciptakan sebagai akses menuju halte. "Integrasi fisik dan finansial antarmoda juga perlu segera diciptakan," imbuh Djoko.

Koordinator Advokasi dan Peneliti Anggaran Indonesia Budget Center, Roy Salam, sempat berpendapat bahwa Pemda DKI Jakarta harus menggenjot pajak dari parkir, hotel, dan industri hiburan demi mengurangi porsi pajak dari kendaraan bermotor. Hal ini disampaikan sebagai masukan untuk mengurangi kemacetan di ibu kota Indonesia. "Di sektor pajak, pendapatan tertinggi ditunjang dari pajak kendaraan bermotor 60 persen pada tahun 2011, terdiri dari bea balik nama kendaraan bermotor 30 persen, pajak kendaraan bermotor 24 persen, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor 6 persen," sebut Roy, dalam diskusi dengan wartawan berjudul Urai Tuntas Masalah Jakarta, Minggu (1/7/2012) di Jakarta.

Ia mengatakan, pajak merupakan penyumbang terbesar pada pendapatan asli daerah DKI Jakarta. Bila ditelisik lebih jauh, maka penerimaan pajak terbesar bersumber dari kendaraan bermotor. Kondisi ini menjadi pilihan sulit bagi pemerintah bila terus menggenjot penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor, tapi di sisi lain berupaya mengurangi kemacetan.

Roy menyebutkan, perlu upaya mencari keseimbangan penerimaan dari sektor lain. "Apakah memang kita akan fokus ke sektor ini, atau mencari sumber-sumber lain seiring dengan upaya mengurangi kemacetan? karena semakin macet penerimaan daerah, semakin tinggi," papar Roy.

Sebagai solusi, ia berpendapat agar pemerintah meningkatkan pajak parkir, hiburan, hingga hotel. Sekarang ini pemasukan pemerintah daerah dari pajak parkir tidak sampai Rp 50 miliar. Padahal, secara kasat mata, kata Roy, banyak lahan atau ruang publik yang dimintai biaya parkir.