Polisi : Kesepakatan Antarormas Jangan Hanya Seremonial

JAKARTA, KOMPAS.com - Perseteruan antarorganisasi massa terjadi belakanghan ini antara massa dari Forum Betawi Rempug (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP). Aksi balas dendam antarmassa dari kedua ormas itu seakan tidak ada habis. Pemicu sekecil apa pun bisa merembet ke arah tindak pidana.

Salah seorang pimpinan salah satu ormas, Muhidin alias Picuh, itu pun tewas akibat 'perseteruan abadi' kedua ormas di Pondok Aren, Tangerang. Kepolisian bukannya diam, tapi bertindak. Seluruh pimpinan ormas PP dan FBR dikumpulkan di Polda Metro Jaya pada Jumat (29/6/2012). Kesepakatan antarpetinggi didapat. Tetapi yang terjadi aksi balas dendam kembali terjadi di Cengkareng pada Sabtu (30/6/2012) dan Minggu (1/7/2012). Kesepakatan damai keduanya seakan tak memiliki arti.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, Selasa (3/7/2012), di Mapolda Metro Jaya. "Jangan sampai pertemuan itu sifatnya hanya seremoni, tapi dalam arti kecil tidak ada niat untuk mengatasi apa yang terjadi," ungkap Rikwanto.

Menurut dia, kesepakatan damai antarpimpinan FBR dan PP kerap dimediasi di segala tingkat oleh Polsek, Polres, hingga Polda. "Jadi kalau dibilang kesepakatan hanya di atas saja, buktinya kami juga memfasilitasi pertemuan dengan anggota di tingkat bawah. Tapi tetap saja tidak membuahkan hasil kalau tidak ada niat damai," ucap Rikwanto.

Persoalan bentrok antarormas selama ini, kata Rikwanto, terjadi karena adanya pengrusakan simbol-simbol kekuasaan seperti pos atau gardu salah satu ormas dan bendera. "Bendera dan pos itu dianggap sebagai simbol. Kalau diganggu sama saja mengganggu ormasnya, mereka siap pasang diri. Ini soal menyinggung harga diri," ujarnya.

Mendamaikan kedua ormas itu, lanjutnya, tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke aparat kepolisian. Pihak pemangku kekuasaan seperti pemerintah daerah juga perlu turut ambil peran. "Pemda harus turun rembuk dengan menertibkan gardu-gardu yang tidak sesuai peruntukannya. Jangan sampai gardu-gardu itu menimbulkan konflik," kata Rikwanto.