Sjafrie: Lebih Menguntungkan Hibah daripada Beli Hercules

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menilai hibah empat pesawat angkut militer jenis Hercules C-130/H dari Pemerintah Australia lebih menguntungkan dari pada membelinya.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjarief Sjamsoeddin, Seusai Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Pesawat hibah tersebut akan langsung diretrofit (peremajaan) kembali di Australia dengan harga 15 juta dolar AS. Pesawat yang baru pun harus direftrofit setelah pemakaian 4 tahun.

"Kalau yang beli itu, sesuai data yang kami terima hanya sisa 2.000 jam terbang lagi dan harus diretrofit. Harganya sama, tapi untuk meretrofitnya lagi perlu biaya sekitar 15 juta dolar AS lagi, dua kali lipat," ungkap Sjarief.

Menurutnya, pesawat baru dengan sisa 2.000 jam terbang lagi bisa digunakan di wilayah Indonesia hanya bisa digunakan selama 4 tahun saja dan harus diretrofit kembali.

"Tergantung pemakaian, paling tidak 4 tahun. Setelah itu wajib diretrofit lagi dan perlu biaya lagi," paparnya.

Sjarief mengungkapkan, empat pesawat yang dihibahkan ke Indonesia sudah disepakati dan ditandatangani oleh kedua negara. Namun, Sjarief belum bisa memastikan kapan pesawat angkut militer jenis Hercules C-130/H itu tiba di Indonesia.

"Belum tahu, karena akan diretrofit dulu. Nah, retrofitnya tidak bisa di Indonesia harus di Australia," ungkapnya.

Sjarief menambahkan, dengan memiliki 30 pesawat Hercules, TNI bisa menggelar dua batalion dengan spot yang berbeda. Saat ini Indonesia baru memiliki 21 pesawat Hercules.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin mempertanyakan makna pemberian hibah empat pesawat angkut militer jenis Hercules C-130/H dari Pemerintah Australia. Pesawat tersebut diserahterimakan dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Darwin.

Hasanuddin melihat ada banyak kejanggalan yang terjadi sepanjang proses pemberian hibah dari Negeri Kanguru itu. Menurut Hasanuddin, tawaran hibah dari Australia pernah disampaikan Kementerian Pertahanan pada pertengahan tahun 2011. Informasi itu disampaikan ke DPR lantaran proses hibah memerlukan persetujuan alokasi anggaran.