Jatah Raskin Berkurang, Ketua RW Surati Bupati

PURWAKARTA, KOMPAS.com- Adjat Sudrajat, Ketua RW 6 Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, melayangkan surat ke Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, untuk meminta peninjauan ulang hasil pendataan rumah tangga sasaran (RTS) program beras untuk keluarga miskin (raskin).

Menurut dia, data terbaru tak merepresentasikan kondisi warga yang sebenarnya. "Jatah raskin terpaksa dibagi meski kuotanya bekurang. Namun, ada data RTS yang menurut kami kurang tepat, ada keluarga yang sebenarnya masih miskin dan perlu dibantu, tetapi sudah tak dapat jatah (raskin) lagi dan sebaliknya," kata Adjat, Senin (9/7/2012).

Sebagian ketua rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW) di Kabupaten Purwakarta menolak menyalurkan beras untuk warga miskin karena khawatir menimbulkan kecemburuan antarwarga. Mereka menilai sosialisasi penurunan jumlah rumah tangga sasaran masih kurang sehingga bisa memicu protes.

Aep Pepen, Ketua RT 24 RW 4 Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, mengatakan, jatah raskin bulan Juni 2012 tak disalurkan demi menghindari kecemburuan antarwarga. Sebab, tak sedikit rumah tangga sasaran (RTS) yang sebelumnya dapat jatah raskin, kini tak tercantum dalam daftar RTS terbaru.

Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menjadi acuan penyaluran raskin oleh Perum Bulog Subdivisi Regional Subang (mencakup wilayah Kabupaten Purwakarta), jumlah RTS raskin di Kabupaten Purwakarta berkurang 1.350 RTS, dari 59.175 RTS tahun 2008 menjadi 57.825 RTS tahun 2011.

Perubahan itu sejalan dengan kondisi ekonomi sebagian RTS yang dinilai lebih baik sehingga tak layak lagi menerima raskin. "Ketua RT/RW baru tahu ada perubahan data pada bulan Juni ketika jatah bulan itu seharusnya mulai dibagikan ke RTS.

Sebagai ujung tombak, idealnya kami diberi informasi lebih awal agar bisa menjelaskan persoalan ke warga, terutama ke keluarga yang sebelumnya dapat jatah dan kini tidak," kata Aep.

Menurut dia, protes warga sebenarnya bisa diantisipasi dengan penjelasan yang rasional mengenai hasil survei dan kebijakan terkait upaya penanggulangan kemiskinan.

Bertambah

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Gema Purwana saat berkunjung ke Purwakarta pekan lalu mengatakan, survei melibatkan petugas BPS selama 2011. Hasil survei diserahkan ke TNP2K sebagai data awal untuk memutakhirkan data acuan terkait program-program penanggulangan kemiskinan, termasuk pembagian raskin.

Terkait penolakan sebagian ketua RT/RW dan lurah/kepala desa, lanjut Gema, sebenarnya bisa diantisipasi dengan sosialisasi yang baik. Tidak tertutup kemungkinan adanya data yang salah, tetapi proses dan metode survei telah diupayakan untuk meminimalisir kesalahan.

Gema menambahkan, secara umum jumlah RTS di Jawa Barat bertambah dari 2,84 juta (tahun 2008) menjadi 3,114 juta (tahun 2011).

Dari 26 kota/kabupaten di Jawa Barat, tercatat empat kabupaten yang berkurang jumlah RTS-nya, yakni Purwakarta, Garut, Sukabumi, dan Bogor.

Di Bogor, jumlah RTS berkurang dari 251.498 RTS menjadi 185.698 RTS. Adapun di Sukabumi berkurang dari 224.246 RTS menjadi 212.646 RTS dan Garut berkurang dari 221.010 RTS menjadi 213.136 RTS. Penurunan terbesar terjadi di Bogor dengan 65.800 RTS.