Satpol PP Tak Ikut Amankan Pilkada

Kompas.com - 09/07/2012, 21:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menyebutkan untuk tidak mengikutsertakan Satpol PP dalam pengamanan Pilkada DKI Jakarta 11 Juli 2012. Langkah ini diambilnya dalam rangka menghindari adanya dugaan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.

"Pada 11 Juli mendatang, pengamanan sepenuhnya diserahkan kepada TNI/Polri. Pemprov DKI Jakarta menarik Satpol PP dari pengamanan Pilkada. Mereka tidak terlibat mengamankan Pilkada DKI Jakarta," ujar Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, seusai rapat Forkopimda, di Balaikota, Jakarta, Senin (9/7/2012).

Gubernur melanjutkan, pada 11 Juli seluruh jajaran Satpol PP tidak boleh terlibat dalam langkah apa pun. Akan ditarik pasukannya, termasuk dalam mengantarkan petugasnya tidak memakai kendaraan Satpol PP.

Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Effendi Anas membenarkan pernyataan Gubernur tersebut. Ia mengaku sudah menerima perintah untuk tidak ikut serta mengamankan Pilkada DKI Jakarta.

"Sudah ada instruksi dari Gubernur untuk menarik pasukan personel Satpol PP DKI dalam pengamanan TPS. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga netralitas, baik personel maupun sarana dan prasarana Satpol PP DKI Jakarta," ujar Effendi.

Ia pun mengatakan, Satpol PP hanya akan berada di ring 2 dan ring 3. Petugasnya akan diturunkan jika TNI atau Polri memerlukan bantuan keamanan, jika terjadi kisruh atau terjadi gangguan di TPS atau wilayah DKI Jakarta.

"Untuk pengamanan TPS diserahkan kepada Kolompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan pihak kepolisian," kata Effendi.

Selain itu, pertahanan sipil (hansip) juga tidak boleh menjaga di dalam dan di luar TPS. "Selain Satpol PP, hansip juga ditarik karena hansip selama ini dianggap sebagai perpanjangan pemerintah. Dulu masing-masing TPS ada dua hansip untuk menjaga keamanan, sekarang sudah tidak boleh lagi," tuturnya.

Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya Kombes Pol Agung Budi menuturkan, untuk pengamanan pihaknya mengerahkan total 12.459 personel.

"Jumlah personel yang diturunkan dari TNI sebanyak 2.100. Sisanya berasal dari Polri, polda, polres, dan polsek, serta Brimob. Akan disiapkan juga dua helikopter," ujar Agung Budi.

Ia mengatakan, pengamanan ketat akan dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan Ibu Kota selama pelaksanaan pemungutan suara.

Adapun, Gubernur juga memberi instruksi kepada Satpol PP agar turut membantu Panwaslu dalam menertibkan atribut dan alat peraga kampanye pasangan calon Gubernur DKI Jakarta.

"Penurunan poster, baliho harus tuntas esok hari. Komponen terkait dilaksanakan secara konstituen, termasuk yang ditempel menggunakan lem dan susah dilepas, itu juga harus dibersihkan. Mulai dari gang-gang kecil sampai jalan protokol utama harus bebas dari simbol poster kampanye pasangan calon," tandas Foke.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau