Rekapitulasi Sudah di Kelurahan
Anggota KPU Jakarta, Sumarno, memperkirakan rekapitulasi suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) memakan waktu maksimal tiga hari. Setelah itu rekapitulasi dilakukan di kecamatan selama dua hari, KPU kota/kabupaten maksimal dua hari, dan KPU provinsi maksimal dua hari. ”Kami akan mengumumkan hasil perolehan suara para calon tanggal 19 atau 20 Juli,” katanya.
Dia mengakui, di lapangan masih ada sejumlah masalah, seperti adanya daftar rekapitulasi suara di TPS (form C1) yang tidak dibagikan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan saksi dari pasangan calon, tetapi malah dimasukkan dalam kotak suara. Hal ini ditindaklanjuti dengan membuka kotak bersama-sama di hadapan seluruh saksi dan Panwaslu.
Selain itu, rekapitulasi suara di PPS mulai tidak disaksikan saksi dari seluruh pasangan calon.
”Ada pasangan calon yang sudah tidak mengirimkan saksi lagi untuk menyaksikan rekapitulasi suara di PPS. Biasanya, saksi yang masih hadir adalah saksi dari pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, serta Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini,” kata Sumarno.
Berdasarkan hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga, survei, ketiga pasangan calon ini memperoleh suara tertinggi.
Di kelurahan, kotak suara dari setiap tempat pemungutan suara (TPS) itu dikumpulkan di kantor PPS. Berita acara berisi hasil rekapitulasi setiap TPS lalu dibacakan dan dicatat di hadapan saksi dan pengawas.
Pada proses rekapitulasi di PPS Lebak Bulus terjadi koreksi perolehan suara. Ada 56 suara dikoreksi setelah ditemukan bahwa yang menggunakan hak pilih tercatat sebagai pemilih ganda. Hal ini sesuai Surat Edaran KPU Nomor 474 tanggal 9 Juli 2012.
”Surat edaran KPU mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara baru kami terima tanggal 10 pagi. Hari itu juga, pada siang hari, kami kirimkan ke setiap PPS. Tak ada waktu lagi untuk sosialisasi mengenai materi surat edaran itu,” kata Ketua PPK Cilandak Pizarda.
Dia menduga karena persoalan ini, 56 pemilih lolos menggunakan hak pilihnya. Namun, dia bersyukur koreksi bisa dilakukan saat rekapitulasi. Adapun 56 orang yang terkoreksi ini terdiri dari 21 laki-laki dan 25 wanita.
Koreksi nama-nama itu tidak mendapat protes dari lima saksi yang hadir saat acara rekapitulasi suara di Lebak Bulus. Semua saksi menerima koreksi ini setelah Ketua PPK Cilandak Pizarda menjelaskan duduk perkaranya.
”Nama yang sudah diarsir seharusnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tercatat ganda. Nama yang dimaksud ada beberapa yang menggunakan hak pilihnya, data ini harus dicoret agar data yang sampai ke KPU nanti sama. Jika tidak nanti akan ada perbedaan saat rekapitulasi di KPU,” tutur Pizarda.
Di Jakarta Barat, penghitungan suara di beberapa TPS diperkirakan selesai Kamis malam. ”Jumlah TPS yang banyak, seperti di Kelurahan Kapuk, mungkin butuh sampai dua hari untuk penghitungan suara,” kata anggota KPU Jakarta Barat Junaidi.
Di Kelurahan Kapuk terdapat 195 TPS, terbanyak di seluruh Jakarta. Begitu juga di Kelurahan Tegal Alur (130 TPS) dan Cengkareng Timur (115 TPS).
Sementara itu di wilayah Jakarta Utara, penyelesaian perhitungan suara di tingkat PPS ditemukan di PPS Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti sebelumnya mengingatkan, intensitas pelanggaran diprediksi akan semakin tinggi menjelang pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua pada September mendatang.
”Pelanggaran pilkada pada putaran kedua akan semakin masif,” katanya.
Salah satunya adalah praktik politik uang, diperkirakan akan semakin gencar dilakukan oleh para tim sukses pasangan calon gubernur-wakil gubernur peserta pilkada putaran kedua. Mobilisasi birokrasi juga diperkirakan akan bertambah marak.
Peningkatan intensitas pelanggaran kemungkinan terjadi karena kompetisi antar-peserta pilkada semakin ketat.
Ambisi untuk memenangi pilkada juga dipastikan bakal semakin tinggi. Pasangan cagub-cawagub beserta tim suksesnya akan melakukan berbagai macam cara untuk memenangi pilkada putaran dua.
