Kemenkes Masih Terlilit Masalah

Jakarta, Kompas - Kementerian Kesehatan masih sulit lepas dari buruknya pelaporan keuangan. Pencanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Ombudsman diharapkan mendorong perbaikan.

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, dalam temu media, Jumat (13/7), mengatakan, tahun 2009 dan 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi predikat disclaimer (menolak memberikan pendapat) pada laporan keuangan Kemenkes. Hal ini menandakan pemeriksa tidak mendapatkan bukti yang dibutuhkan untuk dapat menyatakan kebenaran dan kewajaran laporan.

Tahun 2011 ada perbaikan dengan berubahnya opini BPK jadi wajar dengan pengecualian. Artinya, laporan keuangan wajar, tetapi masih ada beberapa yang belum sesuai dengan tata cara dan pelaporan keuangan negara. ”Di beberapa satuan kerja masih ada disclaimer,” ujarnya.

Beberapa masalah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan ialah masih ada kegiatan di luar aturan sistem pemerintahan, pekerjaan terlambat sehingga pembayaran melampaui tahun anggaran, dan ada satuan kerja yang masih menggunakan penerimaan negara bukan pajak.

Sejumlah kegiatan juga rawan penyimpangan, seperti pengadaan alat kesehatan dan pembangunan infrastruktur. ”Harga alat kesehatan rentangnya besar. Dilemanya, kalau membeli yang lebih murah, kualitas buruk. Tetapi, untuk membeli yang bagus kemahalan. Padahal, pembangunan infrastruktur terkait keterlambatan pembangunan,” ujarnya.

Kepala Biro Keuangan Kemenkes Akhmad Djohari mengatakan, pencegahan penggelembungan anggaran di tempat rawan, seperti pengadaan barang dan jasa, dilakukan melalui sistem elektronik unit layanan pengadaan. ”Selain itu, dulu pengadaan tersebar, sekarang terkoordinasi di sekretaris jenderal sehingga pengawasan lebih mudah,” katanya.

Guna mencegah penyimpangan, Kemenkes bersiap menjadi zona integritas dan menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Pencanangan kegiatan dijadwalkan pada 18 Juli 2012. Zona integritas merupakan predikat bagi kementerian yang pimpinan dan jajarannya berniat dan berkomitmen menciptakan birokrasi bersih dan melayani.

Sebagai konsekuensi, Kemenkes harus menyiapkan satuan-satuan kerja sebagai percontohan WBK. ”Ini tak mudah karena satuan kerja tersebut harus memenuhi syarat indikator dengan hasil penilaian 80 dan 90,” ungkapnya

Kemenkes belum menunjuk satuan kerja yang akan ditetapkan sebagai WBK. ”Kemenkes akan mengajukan calon satuan kerjanya, tetapi yang menentukan tetap KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Ombudsman,” katanya. (INE)