Indonesia Ambil Inisiatif
”Media internasional mengatakan, ASEAN pecah, tak ada unity pada ASEAN. Saya tidak setuju itu. ASEAN tidak pecah, tidak ada disunity di ASEAN. Meski ada isu, masalah yang ada harus bisa selesaikan,” kata Presiden yang didampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (16/7).
Seperti diberitakan sebelumnya, Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-45 pekan lalu di Phnom Penh, Kamboja, gagal menghasilkan komunike bersama.
Secara terpisah, Marty mengatakan, Indonesia mengambil inisiatif untuk mendatangi satu per satu negara anggota ASEAN guna mencoba menyusun kembali posisi bersama terkait isu Laut China Selatan.
Marty menegaskan, kegagalan penetapan posisi bersama ASEAN berpotensi memicu persoalan besar.
”Mulai Selasa saya akan menemui para menlu se-ASEAN, dimulai dari Filipina, lalu ke Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan balik lagi Kamis malam. Saya akan tanyakan apa masalahnya satu per satu,” ujar Marty.
Duta Besar AS untuk ASEAN David L Carden menilai persoalan yang sekarang dialami ASEAN adalah bagian dari proses pendewasaan organisasi itu.
”Sangat alamiah bagi ASEAN menghadapi satu persoalan yang sulit karena hal itu menjadi bagian dari proses pendewasaannya. Dari waktu ke waktu, negara-negara anggota ASEAN akan terus belajar menyikapi satu persoalan bersama secara kolektif,” ujar Carden di kediamannya di Jakarta, Senin.
Ia mengakui, AS memang bukan negara pengklaim dalam masalah sengketa wilayah di Laut China Selatan. Namun, AS berkepentingan agar masalah di perairan itu diselesaikan dengan cara damai.
Dalam kesempatan terpisah, wakil Indonesia di Komisi HAM ASEAN (AICHR), Rafendi Djamin, menyebut, kegagalan AMM menghasilkan komunike bersama pekan lalu berdampak pula pada kelanjutan penyusunan draf Deklarasi HAM ASEAN.
”Tak ada keputusan resmi yang seharusnya keluar dari sebuah komunike bersama, yang berpotensi mengganggu, mengingat AICHR tak punya pegangan atau arahan soal apa yang selanjutnya harus dilakukan untuk menyempurnakan draf,” ujar Rafendi.
Ketegangan yang terjadi antarnegara pengklaim di Laut China Selatan, terutama antara China dan Filipina, terus terjadi.
Sebanyak 30 kapal nelayan asal Hainan, China, dilaporkan masuk ke wilayah perairan dekat gugus karang Yongshu di sekitar Kepulauan Spratly, Senin.
Padahal, sehari sebelumnya, Angkatan Laut China baru saja menarik kapal perangnya, yang kandas di perairan Beting Half Moon, sekitar 110 kilometer sebelah barat pantai Provinsi Palawan, Filipina.
Keberadaan 30 kapal nelayan China kali ini menjadi kehadiran terbesar armada kapal berbendera China di wilayah sengketa di Laut China Selatan.
Juru bicara Menlu Filipina, Raul Hernandez, menyatakan, pihaknya akan memastikan kapal-kapal itu tidak masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina. ”Kalau mereka sampai masuk, kami akan mengajukan protes. Kami minta China bisa menghormati hak kedaulatan kami, terutama dalam hal mengeksplorasi dan mengeksploitasi kawasan itu,” ujar Raul.
Pada hari yang sama, Panglima Armada Pasifik AS Laksamana Samuel Locklear bertemu Presiden Filipina Benigno Aquino di Manila untuk menyampaikan komitmen militer AS mendukung negeri itu.
Menurut Samuel, pihak AS berkomitmen memodernisasi angkatan bersenjata Filipina, terutama untuk bisa menghadirkan kemampuan pertahanan minimum yang bisa diandalkan.(AFP/DWA/WHY)
