IPW: Polisi Perlu Tegas terhadap Ormas ataupun Pengelola Tempat Hiburan

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Police Watch (IPW) meminta pihak kepolisian untuk bersikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan sweeping pada malam hari di bulan Ramadhan dan pengelola tempat hiburan yang tidak patuh. Menurut IPW, sikap mendua yang ditunjukkan kepolisian justru berimbas buruk bagi citra kepolisian.

"IPW mengingatkan Polri bahwa aksi sweeping dan aksi demo serta aksi protes di malam hari tidak dibenarkan undang-undang," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Akibat ketidaktegasan, polisi justru menjadi sasaran kecaman, baik dari pihak masyarakat, ormas, maupun pengelola tempat hiburan. Neta membandingkan penanganan ormas dengan para demonstran yang ditindak tegas oleh petugas di lapangan.

Terhadap para demonstran yang bersikap anarkistis, polisi kerap menerjunkan pasukan antihuru-hara dan brigade mobil. Hal serupa jarang terlihat dalam menangani sweeping ormas.

"Tindakan menghalau massa dan melumpuhkan dengan peluru karet sering dilakukan Polri terhadap mahasiswa. Kenapa dengan mahasiswa Polri berani, tapi kepada ormas jadi loyo?" tanya Neta.

Imbauan IPW tidak hanya terarah pada pihak kepolisian. Kepada pemerintah daerah, IPW meminta agar upaya penegakan peraturan diikuti dengan penempatan Satpol PP untuk mengawasi tempat-tempat hiburan malam. Sedangkan kepada pengelola tempat hiburan, IPW mengimbau agar peraturan yang telah disepakati bersama bisa dipatuhi.

"Dari luar memang tutup, tapi pengunjung bisa masuk dari pintu belakang. Jika hal ini dibiarkan, sama saja pemda membenturkan polisi dengan ormas," tandas Neta.