Resolusi DK PBB Kembali Diveto

NEW YORK, KOMPAS.com - Rusia dan China, dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Kamis (19/7/2012), untuk kali ketiga kembali menggunakan hak veto guna membatalkan resolusi baru yang memuat ancaman sanksi terhadap Suriah. Sementara di Damaskus, eskalasi pertempuran terus meningkat.

Pemungutan suara di Dewan Keamanan (DK) PBB dilangsungkan Kamis pagi waktu New York, AS, atau Kamis malam WIB. Dari 15 negara anggota DK PBB, 11 negara mendukung rancangan resolusi itu, sementara dua suara abstain dan dua suara menolak.

Penolakan Rusia dan China itu sudah diperkirakan sebelumnya, setelah sikap kedua negara itu tak berubah, meski berbagai cara diplomasi telah ditempuh untuk membujuk mereka.

Saat DK PBB gagal melakukan terobosan untuk memaksa penghentian kekerasan di Suriah, pertempuran sengit terus terjadi di Damaskus.

Eskalasi kekerasan itu membuat sebagian warga ibu kota Suriah itu memutuskan mengungsi.

Organisasi Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) yang bermarkas di London, Inggris, menyatakan, ratusan warga distrik Mazzeh di sebelah barat, Tadamon di sebelah selatan, dan kamp pengungsi Palestina di Yarmuk sudah mulai mengungsi.

Mereka khawatir tentara rezim Presiden Bashar al-Assad akan menggelar operasi militer besar-besaran yang akan mengancam keselamatan mereka. Selain itu, mereka juga mulai kesulitan menjalankan kehidupan sehari-hari.

Toko-toko ditutup dan warga mulai kesulitan mencari kebutuhan sehari-hari, seperti roti.

Eskalasi pertempuran terjadi setelah serangan bom di markas besar Biro Keamanan Nasional Suriah, Rabu, menewaskan tiga pejabat tinggi militer Suriah. Insiden, yang diklaim dilakukan oleh pihak Tentara Pembebasan Suriah (FSA)—pasukan oposisi— memicu kemurkaan pasukan pemerintah.

Pihak tentara pemerintah sendiri memberi 48 jam bagi warga yang tinggal di titik-titik pertempuran agar segera mengungsi. ”Bentrokan keras yang ekstrem akan terus terjadi dalam 48 jam ke depan untuk membersihkan Damaskus dari para teroris pada saat bulan Ramadhan dimulai,” tutur seorang pejabat keamanan Suriah.

Pejabat tersebut mengatakan akan mengerahkan segala upaya untuk memukul mundur pasukan oposisi yang sudah lima hari menyerang ibu kota. ”Tentara selama ini telah mencoba menahan diri dalam operasi-operasinya. Tetapi, setelah serangan (Rabu), tentara memutuskan menggunakan semua senjata yang mereka miliki untuk menghabisi para teroris,” tutur pejabat yang tak disebut namanya itu.

Pernyataan ini memicu kekhawatiran bahwa pasukan rezim akan nekat menggunakan senjata kimia terhadap pihak oposisi.

Dukung sanksi

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta mengatakan, jika mandat PPB saat ini tidak lagi efektif untuk menghentikan kekerasan dan pertempuran, sudah saatnya dipertimbangkan penyesuaian mandat berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Pasal tersebut memberi wewenang DK PBB menjatuhkan sanksi kepada negara yang dianggap mengancam perdamaian.

”Perubahan ini intinya mentransformasikan misi utama PBB, dari semata memelihara perdamaian (peace keeping) menjadi misi menciptakan perdamaian (peace making),” kata Presiden. (AP/AFP/Reuters/DHF/WHY)