Wamenlu AS-Kepala BNP2TKI Bahas Kasus TKI di Jordania

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus perdagangan orang (trafficking in persons) terhadap tenaga kerja Indonesia di Jordania mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Amerika Serikat.

"Pada 16 Juli 2012, di Kedutaan Besar RI, Amman, Jordania, telah dilakukan pertemuan antara Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Demokrasi dan Masalah Global, Maria Otero, dengan saya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)," ujar Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Senin (23/7/2012).

Menurut Jumhur, ia didampingi Duta Besar RI untuk Jordania Zainulbahar Noor. Saat itu antara lain membicarakan soal TKI korban perdagangan orang di Jordania.

Pada saat ini sekitar 350 TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang menjadi korban perdagangan manusia tersebut berada dalam penampungan KBRI Amman.

"Pemerintah AS berkomitmen untuk ikut membantu pemulangan para TKI korban perdagangan orang di Jordania, dengan mengupayakan lobi pemerintah setempat dan atas upaya kerasnya dalam memerangi praktik perdagangan orang di muka bumi," kata Jumhur.

Ia mengatakan, dalam masa moratorium (penghentian sementara) penempatan TKI ke Jordania yang diberlakukan sejak 29 Juli 2010, terdapat sekitar 5.000 orang ditempatkan oleh sejumlah pihak untuk bekerja sebagai TKI PLRT di Jordania dengan dokumen tidak resmi. Para TKI itu juga sebelumnya telah mendapat visa untuk masuk ke negara itu.

Sebanyak 350 orang yang ditampung KBRI Amman merupakan TKI yang kabur dari masing-masing rumah majikan. "Sebanyak 250 orang di antaranya datang sendiri ke KBRI dan sisanya melalui pengantaran pihak lain," ujar Jumhur.

Jumhur berada di Amman, Jordania, untuk kunjungan kerja ke negara itu pada 14-17 Juli, yang juga dilanjutkan ke Kuwait, 17-19 Juli 2012.

Kunjungannya ke Amman terkait penanganan permasalahan TKI sebagai korban perdagangan orang. Sementara di Kuwait, Jumhur menghadiri kegiatan Business Employment Meeting, yang diprakarsai BNP2TKI bekerja sama dengan Kedutaan Besar RI di Kuwait. Kegiatan itu dilakukan guna peningkatan pasar TKI sektor formal berkemampuan semiterampil dan terampil di luar negeri, utamanya di negara-negara Timur Tengah.