Emir Moeis Mengaku Tak Tahu soal PLTU

Mantan Ketua Komisi IX DPR Emir Moeis saat bersaksi dalam persidangan kasus cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang melibatkan terdakwa Panda Nababan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/5/2011).(KOMPAS/LUCKY PRANSISKA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan Emir Moeis mengaku tak tahu menahu perihal pencegahan dirinya oleh pihak imigrasi atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, dia belum pernah diperiksa KPK belakangan ini.

"Aku juga belum tau, belum pernah dipanggil (KPK). Kita tunggu saja. Nanti juga dipanggil (KPK)," kata Emir di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/7/2012).

Ketika disinggung kasus proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, yang tengah diselidiki KPK, Emir mengaku tak tahu menahu soal kasus itu. "Saya ngga tahu. Saya kan di Komisi Keuangan (XI), bukan domain saya," kata Emir lalu meninggalkan wartawan.

Berdasarkan catatan Kompas.com, nama Emir disebut dalam beberapa kasus yang ditangani KPK. Selain kasus dugaan suap cek perjalanan dan proyek PLTU, Emir juga disebut dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang melibatkan Neneng Sri Wahyuni.

Dugaan keterlibatan Emir diungkapkan pertama kali oleh Mindo Rosalina Manulang, anak buah Muhammad Nazaruddin. Saat diperiksa sebagai saksi bagi Neneng dalam perkara dugaan korupsi pengadaan PLTS ini, Rosa mengaku diajukan pertanyaan penyidik KPK mengenai Emir.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

Malaysia Temukan Perkampungan Ilegal Tersembunyi dengan Fasilitas Lengkap yang Dihuni WNI

Camat Pasar Rebo Kumpulkan PPSU dan Lurah Kalisari Usai Laporan JAKI Direspons AI

Defisit APBN Tembus Rp 240,1 Triliun per Maret 2026, Purbaya Sebut Sesuai Desain Awal

Wamenkes Ungkap Pemicu 72 Siswa SD Keracunan MBG di Duren Sawit

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com