FSGI: Uji Kompetensi "Kedok" Hapus Tunjangan Guru?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti mengungkapkan kekhawatirannya bahwa uji kompetensi guru (UKG) yang akan digelar akhir Juli mendatang akan dijadikan jalan oleh pemerintah untuk menghapus tunjangan profesi guru (TPG). Hal itu diungkapkan Retno, di sela deklarasi penolakan UKG bersama sejumlah elemen organisasi guru lainnya, di Jakarta, Kamis (26/7/2012).

"Bisa saja, UKG ini merupakan alasan untuk menghilangkan TPG," kata Retno.

Dugaan dan kekhawatiran ini dilandaskan pada fakta bahwa lebih dari 50 persen fungsi anggaran pendidikan dihabiskan untuk membiayai guru. Menurut Retno, hal ini bisa menjadi salah satu kemungkinan yang mendasari pemerintah ingin mengurangi beban anggaran dengan menghapus TPG.

"Alasannya kan bisa dibuat karena kompetensi guru rendah (sehingga TPS dihapus). Atau bisa saja diciptakan alasan atas desakan masyarakat. Kami khawatir seperti itu," kata Retno.

Seperti diberitakan, pemerintah akan menggelar UKG untuk memetakan kompetensi guru sekaligus menilai korelasi peningkatan mutu setelah para guru tersertifikasi diberikan TPG. Akan tetapi, sejumlah organisasi guru menolak, bahkan mengancam akan melakukan boikot serta menggugat kebijakan tersebut.

Alasannya, UKG dinilai tidak adil dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Apalagi, UKG sendiri hanya akan menguji dua kompetensi dari empat kompetensi yang wajib dimiliki para guru dengan rentetan soal pilihan ganda.

"Kami menolak dibilang takut diuji. Padahal cara mengujinya yang salah. Masyarakat jangan salah menilai, TPG selalu tersendat dan tekanan kami semakin besar," ujar Retno.