Presiden: Kedelai Jangan Didominasi Kartel

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, jangan ada praktik kartel dalam kedelai impor. Kesejahteraan rakyat dan juga para perajin tahu dan tempe harus diperhatikan. Kepala Negara meminta media bersama-sama lembaga swadaya masyarakat membantu pemerintah melakukan pengawasan atas bisnis kedelai.

"Apabila kartel melakukan kejahatan, hukum harus ditegakkan. Saya berharap struktur perdagangan kedelai, terutama impor kedelai, bisa lebih baik. Jangan ada yang mendominasi impor kedelai," kata Kepala Negara seusai menggelar sidang kabinet bidang ekonomi di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (27/7/2012).

Di hadapan para wartawan, Presiden berharap upaya pemerintah menurunkan bea masuk impor kedelai dari 5 persen menjadi 0 persen dapat membantu menekan harga. Dengan demikian, para pelaku usaha tidak terpuruk.

"Jangan sampai penghapusan bea masuk tidak sepadan karena masih ada perajin tahu tempe yang jatuh," kata Presiden.

Seperti diwartakan, para perajin tahu dan tempe meminta pemerintah menghapus dugaan praktik kartel dalam impor kedelai. Pemerintah dituntut mengawasi importir kedelai agar mau bersikap transparan. Permintaan ini dimunculkan karena importir kedelai hanya segelintir orang.

"Pemerintah tidak paham dengan persoalan. Paket kebijakan pemerintah tidak akan bisa menyentuh persoalan yang melingkupi tata niaga kedelai yang pada praktiknya hanya dikuasai segelintir orang," kata Sekretaris Jenderal Himpunan Perajin Tahu Tempe Indonesia Johanda Fadhil, Kamis (26/7) di Jakarta.

Menurut Johanda, yang harus dilakukan pemerintah adalah memberantas praktik kartel dalam impor kedelai. Praktik ini membuat kedelai impor hanya dikuasai segelintir orang sehingga harganya dipermainkan. Saat ini harga kedelai impor Rp 7.800-Rp 8.000 per kilogram (kg). Dengan harga setinggi itu, perajin kedelai terancam gulung tikar. Tingkat harga kedelai yang ideal Rp 5.500-Rp 6.500 per kg.