KPK Gali Peran Hartati
Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini, Jumat lalu, diperiksa selama 12 jam.
KPK tidak menutup kemungkinan memanggil kembali Hartati terkait kasus ini. ”Masih terus didalami,” kata Abraham Samad, Ketua KPK, Sabtu (28/7), saat ditanya terkait peran dan pemeriksaan Hartati. Hartati diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gondo Sudjono.
Saat ini, Hartati masih berstatus sebagai saksi. KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni Bupati Buol Amran Batalipu, dan dua petinggi PT Hardaya Inti Plantation (HIP), Yani Anshori dan Gondo Sudjono.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP Jumat lalu menyatakan, terbuka kemungkinan untuk menetapkan tersangka baru. ”Sampai hari ini, tersangka ada tiga, tetapi kemungkinan tersangka baru sangat terbuka dan itu tergantung dari perkembangan penyidikan,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK menangkap Amran untuk kasus dugaan suap Rp 3 miliar yang dilakukan Yani Anshori dan Direktur Operasional PT HIP Gondo Sudjono. Uang suap itu diduga terkait penerbitan hak guna usaha lahan perkebunan sawit PT HIP dan PT Cipta Cakra Murdaya (CCM) milik Hartati.
Oleh karena keterlibatannya dalam kasus ini, KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencegah Hartati bepergian ke luar negeri.
Informasi dari KPK menyebutkan adanya perintah Hartati kepada Yani Anshori untuk memberikan uang kepada Bupati Buol Amran Batalipu terkait penerbitan hak guna usaha lahan PT HIP dan PT CCM. Namun, hal itu dibantah Patra M Zein, pengacara Hartati (Kompas, 8/7).
Hartati dalam keterangannya seusai pemeriksaan mengakui adanya permintaan uang dari Amran Batalipu sebesar Rp 3 miliar dan sudah diberi Rp 1 miliar. Namun, Hartati membantah ia yang memberikan uang itu. ”Tetapi, setahu saya yang dikasih Rp 1 miliar, tetapi bukan saya yang kasih,” kata Hartati.
Menurut dia, ia juga tidak pernah memberikan bantuan terkait pilkada. Mengenai rekaman penyadapan telepon antara dirinya dan Amran, Hartati mengatakan pernah mendengar soal rekaman yang dimiliki KPK tersebut. ”Tetapi, itu bukan (pembicaraan) soal suap. Soal bantuan pilkada, saya tidak jelas apa. Tetapi, yang menjadi tekanan adalah masalah keamanan,” katanya.
Patra M Zein yang mendampingi Hartati memberikan keterangan kepada pers seusai diperiksa mengatakan, kliennya justru menjadi korban pemerasan dalam kasus ini.
Selain pemeriksaan Hartati, KPK sebelumnya juga telah memeriksa sejumlah saksi. Nama lain yang telah bersaksi di antaranya Direktur PT HIP Totok Lestiyo. Bahkan, seorang konsultan politik yang juga bos Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, turut terseret kasus ini dengan diperiksa oleh penyidik KPK.
Saiful diperiksa KPK pada Rabu lalu. Seusai diperiksa KPK, Saiful mengakui, penyidik KPK bertanya soal permintaan survei Amran kepada lembaganya. ”Itu Pak Amran minta survei kepada saya. Ya sudah diklarifikasi, betul apa tidak (oleh penyidik). Saya bilang iya,” kata Saiful waktu itu.
Saiful menolak menyebut berapa yang dibayarkan kepada lembaganya untuk keperluan survei yang diminta Amran tersebut. Menurut Saiful, uang survei tersebut dibayarkan Totok Lestiyo. Totok juga telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK.
Saiful mengaku tidak bertanya lebih lanjut soal permintaan survei dari Bupati Buol, tetapi uangnya dibayarkan petinggi perusahaan perkebunan swasta. Saiful juga mengaku tidak heran uang survei pilkada di Buol dibayar Totok. Dia mengaku sudah lama kenal Totok.
”Yang minta survei dia (Totok). Itu kan dia yang meminta, bukan bupati,” katanya.
