MOROTAI, KOMPAS.com — Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT Morotai Marine Culture (MMC) terhadap 274 karyawannya menyisakan masalah tersendiri bagi para karyawan. Para karyawan ini mengaku tidak lagi mendapat penghasilan setelah tidak lagi berkerja di PT MMC.
Tresya (37), misalnya. Warga Desa Raja, Kecamatan Morotai Selatan Barat, ini mengaku tidak lagi mendapat penghasilan setelah tidak lagi bekerja di PT MMC. Tresya sendiri tampaknya tidak memahami betul apa itu PHK. Yang dia pahami bahwa dia sudah tidak lagi bekerja di PT MMC setelah perusahaan pembudidaya mutiara dan ikan kerapu itu ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Pemkab Pulau Morotai), beberapa bulan lalu.
"Iya, saya sudah tidak lagi kerja di sana. Saya hanya dikasih tahu bahwa perusahaan sudah tutup, jadi tidak lagi kerja. Sekarang saya hanya di rumah, tidak ada lagi kerja," ujar Tresya, Senin (30/7/2012). Tresya sendiri tidak mau banyak berkomentar soal pemutusan hubungan kerjanya, termasuk pesangon yang diterima. Dia malah banyak mengomel karena tidak lagi bekerja di PT MMC setelah penutupan itu.
Alfatah Sibua, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pulau Morotai, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap ratusan karyawan PT MMC yang telah di-PHK. Dia berjanji Pemkab Pulau Morotai akan memikirkan solusi terbaik bagi 274 karyawan yang kehilangan pekerjaan itu agar tetap mendapat penghasilan.
"Pada prinsipnya pasti ada langkah pemerintah untuk memerhatikan mereka. Saya sudah bicarakan dengan pimpinan, kami punya program yang menyentuh langsung ke masyarakat. Jadi melalui program-program seperti itu, akan kita libatkan mereka (karyawan yang di-PHK)," cetus Alfatah.
Ia menambahkan, program pemerintah yang menyentuh langsung kepada masyarakat itu berupa program padat karya. Oleh pemerintah daerah, program tersebut sudah disepakati hanya melibatkan warga yang merupakan korban PHK. Sayangnya, tidak semua karyawan bisa dilibatkan langsung pada program ini.
"Ini kan step by step. Kita tidak bisa libatkan semua langsung karena hanya butuh orang yang terbatas. Namun, kita tetap mengakomodir mereka, tetapi bertahap. Tidak mungkin mereka sebanyak itu kita libatkan sekaligus karena program ini juga berkelanjutan," urai Alfatah. (K59-12)
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang