650 Mobil Dinas Dipasangi Stiker Wajib BBM Non Subsidi

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, memasangi stiker penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi pada 650 unit mobil dinas di lingkungan Pemkab Malang, Selasa (31/7/2012). Pemasangan stiker itu untuk menandai dimulainya penggunaan bahan bakar non subsidi pada kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Malang mulai 1 Agustus 2012.

Stiker itu dipasang pada bagian kaca belakang mobil dinas khusus keluaran  di atas tahun 2008. "Pemasangan stiker ini sebagai tanda mobdin yang dimiliki Pemkab Malang, sudah harus pakai bbm non subsidi," tegas Bupati Malang, Rendra Kresna, ditemui wartawan usai memasang stiker secara simbolis di Pendapa Kabupaten Malang.

Menurut Rendra, pemasangan stiker  tersebut juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), agar hanya melayani pengisian bbm non subsidi. "Kalau masih pakai BBM subsidi silahkan laporkan dan jangan dikasih ngisi BBM. Nantinya akan ditindak tegas oleh yang berwenang," kata Rendra.

Sementara, untuk di Kabupaten Malang, sudah ada 31 SPBU yang menjual BBM non subsidi. Jumlah SPBU tersebut sudah cukup memadai dan tidak ada alasan bagi pengguna mobil dinas untuk tidak menggunakan bahan bakar jenis itu. "Kita harus memberi contoh yang baik dan hal ini demi kebaikan negara," ujarnya.

Saat ini, Pemkab Malang memiliki 2.227 kendaraan dinas roda dua, dan sebanyak 569 unit mobil dinas yang menggunakan BBM bersubsidi. Adapun yang memakai bahan bakar solar sebanyak 468 unit mobil dinas. "Pemasangan stiker bakal dilakukan secara bertahap. Sebab, Pemkab Malang baru bisa mencetak dan memasang stiker untuk 650 unit mobil dinas," kata RIndra.

Rendra menambahkan, kebijakan pembatasan bahan bakar bersubsidi itu, seharusnya bukan hanya bagi kendaraan dinas, tapi juga harus diterapkan kendaraan berplat hitam. "Karena dengan kebijakan demikian, pemakaian bahan bakar non subsidi bisa maksimal," kata Rendra.