Warga Pekojan Mulai meninggalkan Posko pengungsian

JAKARTA, KOMPAS.com - Mendapat bantuan kerja bakti dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat, satu-persatu warga Pekojan mulai meninggalkan posko pengungsian. Beberapa warga, bahkan ada yang sudah bermalam di atas puing-puing rumahnya tadi malam. Mereka tahu, Posko pengungsian itu tidak selamanya ada. Bantuan dari para donatur pun tidak selamanya tersedia.

Adalah Supriyadi (38), warga Jembatan Item di RT 08 RW 07 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat memutuskan kalau sejak hari kedua pascakebakaran, dirinya sudah mulai merajut kehidupannya lagi. Kepada Kompas.com, Ia menuturkan bahwa duduk di pengungisan tidak lebih baik daripada tinggal di antara puing rumahnya sendiri

"Tinggal di posko sumpek, banyak yang sakit. Kasihan, anak saya banyak, ada lima, ditambah mertua dan istri saya. Lebih baik saya mendirikan tenda sendiri dekat rumah," katanya, Selasa (31/7/2012).

"Awalnya saya doang yang nginep di sini, baru sudah ada tenda begini kami semua kesini," katanya.

Meski kerap mendapat bantuan dari tetangganya untuk makan sahur dan berbuka, keluarga Supriyadi memilih untuk masak sendiri. "Kalau ada yang ngasih ya diterima, tapi istri saya sudah mulai masak sendiri. Sekarang dia lagi belanja di Pasar Angke," ujarnya.

Hal yang sama dilakukan Nur Qomariah (27). Siang itu wanita yang sedang hamil muda ini memilih tinggal di balik tembok rumahnya yang masih tersisa. "Saya ikut suami dan keluarga, ada saudara, dan satu anak saya umurnya empat tahun," katanya tetap ceria.

Perempuan asal Madura ini berencana akan membangun rumahnya kembali. Saat ini, ia sedang sibuk mengukur sana sini, karena menurut informasi yang diterimanya, akan ada bantuan dari yayasan swasta di Taiwan yang siap membantu proses pembangunan rumah.

"Lagi coba mengurus bantuan, katanya dari RT akan bantu memroses, semoga saja ada," katanya.

Menurut Lurah Pekojan, Agus Yusuf, soal bantuan membangu rumah itu, ia memang sudah menyatankan warganya untuk membangun kembali rumahnya sesuai dengan kemampuan warga. Kalau tidak mampu, bolelh diurus surat-suratnya segera.

"Sepanjang itu tidak bermasalah, warga diperbolehkan membangun kembali rumahnya, dengan satu catatan tanahnya tidak bermasalah dengan tanah pemerintah, dan yang lainnya," ujar Agus.

Ia juga menyarankan warga untuk memberikan data melalui RT, RW, Kelurahan sampai ke Wali Kota. "Nanti yang tidak sanggup membangun akan diarahkan ke Yayasan Budha Suci, Taiwan. Data batas rumahnya harus jelas. Karena yayasan akan mensurvei setelah data warga berhasil diinvetarisasi Camat sampai ke Wali Kota," ujarnya.

Agus mengatakan, pihaknya akan melakukan diskusi dengan warga soal perencanaan dan tata ruang permukiman warga. Diharapkan ke depannya, permukiman padat tersebut tidak lagi semrawut. Namun hal itu masih hanya sekadar wacana dan belum ada realisasinya.