Kasus Korlantas, Yusril Diundang ke Mabes Polri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Republik Indonesia atau Polri mengundang pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mehendra, terkait kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri).

Rencananya, Yusril akan menyambangi Divisi Pembinaan Hukum Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/8/2012) pukul 08.30. "Ya, saya diundang untuk dimintai pendapat di Divisi Hukum Mabes Polri," kata Yusril melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu (5/8/2012) malam.

Mantan Menteri Hukum dan HAM itu akan memberikan solusi mengenai kisruh kasus yang ditangani dua lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman bersikukuh untuk tetap menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM tersebut.

Menurutnya, tata beracara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi belum jelas. Dalam pasal 50 ayat 1, 3, dan 4 tertuang bahwa lembaga penegakan hukum lain tidak dapat menangani suatu kasus yang sudah lebih dulu ditangani KPK.

Karena hal itu belum jelas, Sutarman mengatakan bahwa Polri tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sutarman mengaku hanya akan berhenti jika ada putusan peradilan bahwa Polri harus berhenti menyidik.

"Bareskrim Polri tetap akan melakukan penyidikan sebelum ada ketentuan beracara yang mengatur tentang hal tersebut atau melalui keputusan pengadilan bahwa penyidik Polri tidak berwenang menyidik kasus yang sedang atau bersamaan ditangani KPK," ungkapnya, saat jumpa pers di Mabes Polri, Jumat (3/8/2012).

KPK dan Polri pun memiliki tiga tersangka yang sama, yakni Wakil Kepala Korlantas Polri Brigjen (Pol) Didik Purnomo, serta pihak swasta, Budi Susanto dan Sukoco Bambang.

Dalam hal ini, Sutarman juga bersikeras tak akan menyerahkan tersangkanya untuk ditangani KPK. Bahkan pada Jumat (3/8/2012) malam, Bareskrim Polri telah menahan para tersangka yang ditetapkan.