Jatah Bantuan Dikurangi, Bupati Pamekasan Kesal

PAMEKASAN, KOMPAS.com -- Tujuh kelompok tani di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, diproyeksikan menerima bantuan program Pengendalian Sapi Betina Produktif dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

Ketujuh kelompok tani (poktan) tersebut tersebar di enam kecamatan, yakni Kecamatan Galis, Pasean, Kadur, Pakong, Waru dan Kecamatan Pamekasan. Masing-masing kelompok akan menerima dana bantuan Rp. 500 juta melalui APBN tahun 2012. Total anggaran untuk program tersebut mencapai Rp. 3,5 miliar.

Namun, secara mendadak, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menganulir dua kelompok penerima. Padahal kedua calon penerima bantuan tersebut sudah mengikuti pelatihan atau workshop yang diadakan oleh Dinas Peternakan Jawa Timur.

Bahkan, kelompok tani tersebut sudah membuat rekening untuk menunggu pencairan dana tersebut.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan Bambang Prayogi, Senin (6/8/2012) membenarkan soal pengurangan dana bantuan tersebut. Itu dibuktikan dengan surat yang dikirim oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Nomor 524/4440/115.03/2012 tentang perubahan alokasi kegiatan pengendalian sapi/kerbau betina produktif tahun anggaran 2012.

"Saya juga kaget menerima surat itu. Sebab, tujuh kelompok yang bakal menerima sudah siap semua persyaratannya sesuai petunjuk dari peternakan Jawa Timur," terangnya saat dikonfirmasi Kompas.com di kantornya, Senin (6/8/2012).

Dalam surat yang ditandatangani Maskur, kepala Dinas Peternakan Jawa Timur itu, tidak begitu jelas alasan pengurangan bantuan tersebut. Hanya saja, dua kelompok yang dicoret untuk menerima bantuan tersebut, dijanjikan akan diusulkan kembali pada anggaran tahun 2013 mendatang.

Sementara itu Bupati Pamekasan Kholilurrahman meminta agar Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, untuk mengembalikan dua kelompok tersebut agar bisa tetap mendapat bantuan seperti dijanjikan semula. Sebab, kelompok tersebut sudah melakukan sosialisasi dan memastikan kepada anggotanya akan menerima bantuan Rp 500 juta.

"Kalau kelompok tersebut tidak menerima, maka keresahan yang akan mereka alami dan akan berdampak kepada tidak menentunya kelompok tersebut. Terutama menjelang Pemilukada. Hal ini yang perlu dilihat oleh Dinas Provinsi Jawa Timur," terangnya.

Ditambahkan Kholil, di balik pengurangan jumlah bantuan tersebut, ditengarai adanya oknum yang sengaja mempermainkannya. Arahnya untuk menciptakan ketidakkondusifan Kabupaten Pamekasan.

"Kalau setiap ada bantuan terus dipermainkan seperti ini, maka pemerintah sendiri yang menciptakan morat-maritnya pembangunan," tandasnya.