Tingkatkan Produksi Kedelai

Kompas.com - 07/08/2012, 02:53 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, produksi kedelai nasional sebanyak 800.000 ton per tahun, tetapi kebutuhan akan kedelai mencapai 2,5 juta ton per tahun. Oleh karena itu, produksi harus ditingkatkan, termasuk bagaimana memenuhi kebutuhan lahan, siapa yang menggarap, dan perlu jaminan harga.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat ada kesenjangan antara produksi kedelai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, produksi kedelai harus ditingkatkan, tetapi harga yang diterima petani juga harus layak. ”Harus ada kebijakan baru untuk menjamin harga, termasuk dengan merevitalisasi Perum Bulog,” kata Presiden Yudhoyono dalam rapat di Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (6/8).

Di lapangan, harga kedelai sejak sepuluh tahun terakhir tidak pernah beranjak naik, bahkan melorot dibandingkan komoditas lain. Bambang Supriyono, Bendahara Gabungan Kelompok Tani di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Jember, Jawa Timur, mengungkapkan, tahun 1987-1996 harga 1 kilogram kedelai sama dengan 2 kilogram beras. Sekarang menjadi terbalik, 1 kilogram kedelai tidak cukup untuk membeli 1 kilogram beras. Akibatnya, petani menjadi tidak tertarik menanam kedelai karena tidak menguntungkan.

Setiap tahun petani anggota Gabungan Kelompok Tani Suka Damai di Desa Sukorejo menanam kedelai di lahan seluas 664 hektar dengan produksi sekitar 1,7 ton – 2 ton per hektar. Untuk seluruh Kecamatan Bangsalsari, lahan yang ditanami kedelai seluas 4.500 hektar. ”Problemnya karena ketersediaan air untuk irigasi sangat terbatas sehingga pola tanam di Kecamatan Bangsalsari padi-padi-kedelai,” kata Bambang.

Sayangnya, harga kedelai yang diterima petani tidak pernah baik. Pada panen raya harga kedelai Rp 4.900 per kilogram – Rp 5.000 per-kilogram. Akibatnya, petani banyak yang tidak tertarik untuk mengembangkan lahan pertanian kedelai.

Padahal, bercocok tanam kedelai merupakan pekerjaan pertanian paling mudah dibandingkan dengan komoditas lain. Biaya produksi yang harus dikeluarkan tidak sebanyak tanaman padi atau jagung, paling sekitar Rp 2 juta. ”Ini untuk membeli 1 kuintal pupuk NPK, 0,5 kuintal urea, 1 kuintal pupuk SP 36, dan pestisida,” kata Bambang.

Jadi kebun jeruk

Masalah di Banyuwangi, Jawa Timur, lain lagi. Lahan potensial untuk penanaman kedelai seluas 7.000 hektar di Banyuwangi berubah menjadi kebun jeruk. Tidak pastinya harga kedelai menjadi alasan utama petani tak lagi menanam kedelai.

Lahan kedelai yang kini sudah berubah menjadi kebun jeruk banyak didapati di daerah Purwoharjo, Bangorejo, Gambiran, Tegaldlimo, dan Siliragung di daerah Banyuwangi selatan. Kawasan itu sebelumnya adalah lahan subur bagi pertanian kedelai. Dalam 1 hektar lahan, jumlah kedelai yang dipanen bisa mencapai 2 ton, atau melebihi rata-rata tanam di daerah lain yang hanya 1,7 ton - 1,8 ton per hektar.

Supangat (56), petani di Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, misalnya, memilih menyewakan lahannya seluas 1 hektar untuk kebun jeruk dibandingkan dengan menanam kedelai.

”Kalau menanam kedelai, bisa saja rugi, karena harga fluktuatif. Kalau sewa lahan tak ada ruginya. Hasilnya lumayan Rp 72 juta selama 12 tahun per hektar,” kata Supangat. Beralihnya kedelai ke tanaman jeruk sudah mulai marak lima tahun terakhir.

Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Supriharti, di Kota Salatiga, Jawa Tengah, menjelaskan, budidaya kedelai di Indonesia sangat memungkinkan dengan proses adaptasi yang terbukti telah menghasilkan berbagai varietas lokal.

Kendala utama adalah pada keterbatasan lahan karena kedelai masih belum menjadi komoditas utama di Indonesia sehingga harus bersaing dengan komoditas pangan lain.

”Dengan proses adaptasi, buktinya kita sudah melahirkan banyak varietas kedelai lokal yang dapat disesuaikan dengan kondisi tanah, misalnya, kedelai yang bisa tumbuh di rawa hingga kedelai yang tahan dengan kondisi lahan kering masam. Masalahnya hanya lahan yang ada sangat terbatas,” ujar Supriharti.

Lahan pertanian sudah habis ditanami padi dan hortikultura terutama sayuran. Akhirnya komoditas kedelai kalah bersaing dengan padi di dataran rendah, dan dengan komoditas sayuran di dataran tinggi. Oleh karena itu, jika pemerintah serius menuju swasembada kedelai, pola pikir harus diubah.(MAS/SIR/BAY/NIT/UTI)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau