Dunia Terus Soroti Myanmar

RIYADH, SELASA - Dunia terus menyoroti perkembangan situasi kemanusiaan pascakonflik yang terjadi di Myanmar. Pemerintah Arab Saudi, Selasa (7/8), menuduh Myanmar terlibat dalam ”pembersihan etnis” warga Rohingya.

Dalam kesempatan terpisah, Pemerintah Perancis mendesak otoritas Myanmar segera menunjukkan komitmen dan kemampuannya melindungi warga etnis minoritas, terutama warga Rohingya, tanpa diskriminasi.

Seperti dikutip kantor berita Arab Saudi, SPA, kabinet pemerintah negeri itu mengecam keras praktik pembersihan kelompok etnis dan serangan-serangan brutal yang dialami warga Rohingya.

Arab Saudi juga mengecam upaya Pemerintah Myanmar yang secara sengaja memaksa warga Rohingya hengkang dari negeri yang baru memulai proses reformasi itu. Kabinet pemerintahan Arab Saudi, yang dipimpin Raja Abdullah, itu juga menyerukan komunitas internasional menjalankan tanggung jawab mereka menyediakan perlindungan dan jaminan kualitas hidup warga Rohingya di Myanmar.

Arab Saudi juga mendesak adanya upaya lanjutan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih lanjut di sana.

Sebelumnya, lembaga hak asasi manusia, Human Rights Watch (HRW), menuduh aparat keamanan Myanmar bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di Rakhine.

Menurut HRW, alih-alih memulihkan keamanan, aparat keamanan justru melakukan penembakan, pemerkosaan, penangkapan, dan penyerangan terhadap warga Rohingya.

Desakan Perancis

Dalam pernyataan di Paris, Perancis, Selasa, wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Perancis, Vincent Floreani, menegaskan pentingnya resolusi damai terpadu dalam sejumlah persoalan seputar etnis minoritas di Myanmar. ”Hal itu diperlukan dalam konteks rekonsiliasi nasional di negeri itu,” ujar Floreani.

Kementerian Luar Negeri Perancis juga mendesak Pemerintah Myanmar segera mengklarifikasi status warga Rohingya, terutama di kawasan Negara Bagian Rakhine, yang selama ini menjadi lokasi konsentrasi terbesar warga Rohingya di Myanmar.

”Pemerintah Myanmar harus memperjelas hak dan status kewarganegaraan mereka sehingga mereka bisa menikmati status itu dengan penghormatan penuh atas hak-hak asasi manusia mereka,” ujar Floreani.

Ia menambahkan, hingga saat ini masih ada kekhawatiran kekerasan dapat terulang, terutama yang dilakukan aparat keamanan terhadap warga sipil di sana. ”Kami meminta otoritas Myanmar untuk bisa menjaga seluruh warga sipil tanpa terkecuali atau diskriminasi, sekaligus menggelar penyelidikan atas kemungkinan kekerasan yang telah terjadi,” kata Floreani.

Seperti diwartakan sebelumnya, konflik horizontal bernuansa sektarian di Rakhine tercatat memakan korban jiwa sebanyak 80 orang, sesuai data resmi pemerintah. Selain itu, ribuan rumah dan bangunan juga hancur terbakar dan puluhan ribu warga terpaksa mengungsi.

Kebanyakan warga Rohingya melarikan diri ke Banglades. Namun, setiba di sana, mereka dipaksa kembali ke Myanmar oleh otoritas Banglades. (AFP/DWA)