Mantan Anak Buah Siti Fadillah Terancam 20 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan (sekarang Kementerian Kesehatan), Rustam Syarifuddin Pakaya, didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga Rp 22 miliar dalam proyek pengadaan alat kesehatan 1 untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan tahun anggaran 2007. Dari Rp 22 miliar kerugian negara, sebanyak Rp 2,47 miliarnya diduga mengalir ke kantong pribadi Rustam.

Surat dakwaan Rustam yang disusun tim jaksa penuntut umum Komis Pemberantasan Korupsi ini dibacakan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/8/2012).

"Telah melakukan pengaturan dalam proses pengadaan alat kesehatan 1 untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Depkes RI Tahun anggaran 2007," kata jaksa Agus Salim.

Rustam pun didakwa dengan pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disusun secara subsideritas, yakni Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, subsider Pasal 3 undang-undang yang sama. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.

Menurut jaksa, perbuatan Rustam telah memperkaya diri terdakwa sendiri, orang lain, serta koorporasi. Jaksa KPK ini menjelaskan, perbuatan korupsi dilakukan Rustam dengan mengarahkan penyusunan spesifikasi teknis untuk pengadaan alkes 1 pada merek atau produk tertentu, menyetujui lelang pengadaan alkes 1 yang tidak diumumkan melalui media cetak nasional, serta mengesahkan dan menetapkan harga perkiraaan sendiri (HPS) yang disusun tidak berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sebagaimana mestinya dengan menandatangani berita acara penerimaan barang yang menyatakan telah diterima lengkap, padahal kenyataannya belum lengkap," kata Jaksa Agus.

Menambah Anggaran

Dijelaskan jaksa, mulanya Rustam memerintahkan untuk merevisi DIPA 2007 yang sudah disahkan Desember 2006. Saat itu, Rustam mengupayakan agar anggaran untuk pengadaan alat kesehatan medis dan nonmedis untuk sembilan regional direvisi menjadi Rp 141,7 miliar dari Rp 35 miliar yang semula dianggarkan. Setelah disetujui, Rustam kemudian membagi proyek pengadaan itu menjadi dua paket anggaran, yakni alkes 1 dan alkes 2 dengan anggaran masing-masing Rp 40 miliar.

Mengarahkan Penyusunan Spesifikasi Teknis

Terdakwa Rustam pada September 2007 bertemu dengan Direktur Utama PT Graha Ismaya, Masrizal Achmad Syarief, di ruang kerjanya di kantor Depkes. Dalam pertemuan tersebut, PT Graha Ismaya menyampaikan company profile daftar harga alat kesehatan dan spesifikasi alat yang mereka sediakan.

Menindaklanjuti pertemuan dengan PT Graha Ismaya tersebut, Rustam memerintahkan Ketua Tim Teknis proyek Yus Rizal untuk menyusun spesifikasi alkes yang mengarah pada produk/merek yang didistribusikan PT Graha Ismaya.

"Seharusnya teknik barang tidak boleh mengarah pada produk tertentu," tambah jaksa Agus.

Kemudian saat proses lelang dilakukan, ada lima perusahaan yang ikut serta, yakni PT Indofarma Global Medika, PT Yala Mulya Mandiri, PT Medicon Farmaindo, PT Kimia Farma TD, dan PT Jakarta Sejahtera Medika. PT Indofarma pun ditunjuk sebagai pemenang dengan nilai proyek Rp 38,8 miliar. Adapun pemenang lelang tidak diumumkan melalui surat kabar nasional seperti yang seharusnya.

Dalam prosesnya, PT Indofarma membeli alat dari PT Graha Ismaya Rp 33 miliar. Sementara biaya pembelian barang yang dikeluarkan PT Graha Ismaya hanya Rp 10,8 miliar ditambah biaya usaha Rp 2,4 miliar. Dengan demikian, PT Graha Ismaya mendapat untung sekitar Rp 15,2 miliar.

Meminta Imbalan

Atas keuntungan PT Graha Ismaya tersebut, Rustam meminta imbalan Rp 3,5 miliar dalam bentuk cek perjalanan Bank Mandiri kepada Dirut PT Graha Ismaya, Masrizal Achmad. Kemudian Masrizal menyerahkan uang dalam bentuk cek perjalanan Rp 4,9 miliar kepada Rustam. Uang tersebut digunakan Rustam untuk membeli rumah Rp 2,4 miliar dan sisanya dibagi-bagikan kepada pihak lain, termasuk ke Menteri Kesehatan saat itu, Siti Fadillah Supari.