Perumnas Jajaki dengan BUMN Lain Menggalang Bank Tanah
Jakarta, Kompas
Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief, di Jakarta, akhir pekan lalu, mengemukakan, BUMN di bidang perumahan itu kini menghadapi kendala stok lahan (land bank) untuk penyediaan rumah rakyat. Stok lahan Perum Perumnas saat ini tinggal 1.900 hektar (ha) yang tersebar di sejumlah daerah.
Hingga tahun 2010, kekurangan rumah rakyat sudah mencapai 13,6 juta unit. Kementerian Perumahan Rakyat mencatat laju kekurangan rumah terus bertambah sekitar 700.000 unit per tahun karena minimnya pasokan dan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Himawan, kerja sama pertanahan dengan lintas BUMN diperlukan agar persoalan kekurangan rumah bisa ditekan. Saat ini, pihaknya sedang menjajaki kerja sama dengan BUMN bidang perkebunan dan transportasi untuk memanfaatkan lahan kosong BUMN tersebut bagi pembangunan rumah pegawai negeri sipil (PNS).
Komitmen awal BUMN perkebunan adalah menyediakan lahan seluas 800 ha di Sumatera. BUMN transportasi berencana menyediakan lahan di Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
”Penandatanganan kerja sama sudah diteken, tinggal menunggu persetujuan Kementerian BUMN,” ujarnya.
Ia menambahkan, total nilai lahan BUMN yang belum termanfaatkan hingga saat ini mencapai Rp 500 triliun, yang terbesar di bidang perkebunan dan transportasi. Selain kerja sama lintas BUMN, Perum Perumnas juga memanfaatkan hibah lahan pemerintah daerah (pemda) untuk pembangunan rumah. Kerja sama dengan 57 kabupaten/kota dilakukan pada awal April 2012.
”Sinergi dengan kemitraan strategis menjadi penting untuk bisa menggenjot mass product (produksi massal) perumahan. Dibutuhkan stok lahan, akses pendanaan murah, dan pembenahan sumber daya manusia,” ujar Himawan.
Pihaknya menargetkan dalam lima tahun ke depan mampu menggenjot produksi rumah rakyat hingga 100.000 unit per tahun.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Perum Perumnas Teddy Robinson mengemukakan, pasokan rumah untuk tahun 2012 diperkirakan hanya 15.000 unit. Minimnya ketersediaan lahan masih menjadi faktor penghambat utama.
Pasokan lahan milik pemda di Jawa masih sangat sulit diharapkan. Padahal, kebutuhan rumah terbanyak berada di Pulau Jawa. ”Masih sulit mengharapkan pemda di Jawa menghibahkan lahan untuk perumahan penduduk karena lahan semakin sempit,” ujarnya.
Dari kerja sama pengadaan lahan dengan 57 kabupaten/kota, hingga kini 10 kabupaten/kota sudah berkomitmen menghibahkan lahan.
