JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta memerhatikan kesiapan pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) gelombang kedua. Selain memaksimalkan sistem online yang digunakan, pemerintah juga dituntut memastikan data peserta dan kesesuaian soal ujian. Salah satu yang dikeluhkan para guru terhadap UKG gelombang pertama adalah banyaknya soal yang "salah alamat".
Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, soal ujian UKG harus disesuaikan dengan hasil yang ingin dicapai. Pemerintah wajib menyajikan soal ujian yang sesuai dengan kompetensi masing-masing guru peserta UKG.
"UKG gelombang kedua pemerintah harus perhatikan soalnya. Apakah soal yang dibuat dan dikerjakan oleh guru akan sesuai dengan hasilnya," kata Sulistiyo, di sela diskusi Bedah UKG, Selasa (14/8/2012), di Gedung PGRI, Jakarta.
Untuk diketahui, polemik mengenai soal pada UKG menjadi sorotan sejumlah pihak. Persoalan yang banyak muncul adalah tidak sesuainya soal yang disajikan dengan kompetensi atau bidang studi yang diampu guru. Sementara, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan bahwa semua soal dalam UKG sudah melewati proses sesuai aturan yang berlaku. Mulai dari pembuatan kisi-kisi, diuji coba oleh para pakar, sampai akhirnya dinyatakan sebagai soal ujian.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang