Istana: Jangan Bandingkan HUT RI dengan Acara Kelurahan

Kompas.com - 14/08/2012, 19:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Lambock V Nahattands tak membantah anggaran senilai Rp 7,8 miliar untuk Perayaan HUT ke-67 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta. Lambock mengklaim, semua pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui tender secara transparan. Besar-kecilnya anggaran disesuaikan dengan jenis kegiatan.

"Jadi, jangan bandingkan dengan acara di kelurahan. Kita bandingkan dengan kegiatan skala nasional memeringati HUT Proklamasi, dan bobotnya, apakah tidak pantas?" kata Lambock kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/8/2012).

Lambock juga mengatakan, setiap penggunaan anggaran akan diaudit oleh lembaga audit negara. Lambock pun meralat soal anggaran pengadaan pakaian sipil lengkap untuk pejabat senilai Rp 778 juta. Menurutnya, pakaian itu ditujukan untuk anggota Paskibraka.

Ketika diminta merinci lebih lanjut soal anggaran senilai Rp 7,8 miliar itu, Lambock mengaku tidak hafal satu per satu.

Sebelumnya Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggaran tersebut terlalu besar. Negara tak tak perlu sampai mengeluarkan anggaran sebesar itu hanya untuk acara seremonial.

"Ini sungguh luar biasa dan fantastis hanya untuk sebuah acara seremonial kenegaraan. Memang benar ada yang mengatakan bahwa jangankan sebesar Rp 7,8 miliar, nyawa kita saja harus rela dikorbankan. Tapi bukan untuk acara seremonial seperti ini," kata Uchok.

Uchok membandingkan HUT RI di Istana Negara dengan perayaan yang biasa digelar di desa. Dana perayaan diperoleh dengan cara mengumpulkan iuran warga dan digelar dengan sederhana. Begitu pula dengan perayaan di perkotaan. Bedanya, kata dia, terkadang ada sumbangan dari perusahaan yang dekat dengan lingkungan.

"Lalu, kalau perayaan HUT RI oleh pejabat kita mulai dari bupati sampai ke presiden, sumber anggaran biasanya menggerus anggaran negara berupa APBD maupun APBN. Seharusnya kemerdekaan yang kita rayakan tahun ini maknanya tidak lagi dicederai oleh anggaran negara yang hanya dinikmati oleh pejabat publik," kata Uchok.

Uchok menjelaskan, anggaran sebesar Rp 7,8 miliar itu paling banyak untuk pengadaan suvenir yang mencapai Rp 1,7 miliar. Anggaran lain untuk sewa pemakaian AC standing floor, misting fan, cooling fan, CCTV, dan camera shooting sebesar Rp 1,1 miliar.

Alokasi lain, tambah Uchok, untuk sewa tenda, plampang, kursi, dan meja sebesar Rp 829 juta. Ada pula anggaran pengadaan pakaian sipil lengkap (PSL) untuk pejabat teras, pejabat eselon III dan IV, dan petugas perbantuan sebesar Rp 778 juta.

"Selain itu, anggaran pembuatan dekorasi rangkaian bunga sebesar Rp 818 juta, sewa sound system sebesar Rp 629 juta, penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp 440 juta, pengadaan jamuan snack box sebesar Rp 180 juta, dan lainnya," pungkas Uchok.

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau