Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik Termasuk Korupsi

Abdullah Hehamahua.(KOMPAS/LUCKY PRANSISKA)

JAKARTA, KOMPAS.com — Penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran dianggap sebagai perilaku koruptif. Pada prinsipnya, mobil dinas tidak boleh digunakan penyelenggara negara untuk kepentingan pribadi.

"Kalau dilakukan, itu korupsi," kata penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu, (15/8/2012).

Menurut Abdullah, kebijakan pemerintah daerah yang memperbolehkan penggunaan mobil dinas untuk mudik adalah imbauan yang salah. Kebijakan tersebut, menurut dia, tidak sesuai dengan prinsip penghematan negara.

Dia juga mengatakan, ada beberapa daerah yang bisa dijadikan contoh terkait penggunaan mobil dinas ini. Salah satunya, daerah Jembrana Bali. Menurut Abdullah, pemerintah daerah Jembrana sudah menertibkan penggunaan mobil dinas. Warga diminta melaporkan mobil dinas yang keluar di atas pukul 16.00 WIB atau di luar jam kantor.

"Masyarakat diberi kewenangan untuk melapor. Ini, kan, bisa untuk penghematan fasilitas negara agar awet tidak dikit-dikit ganti," ujar Abdullah.

Selain penggunaan mobil dinas, Abdullah mengimbau agar pejabat negara tidak menerima parsel Lebaran. Menurut dia, penerimaan parsel tergolong gratifikasi dan berpotensi penyalahgunaan wewenang. Abdullah pun menyarankan pejabat negara melaporkan setiap parsel yang diterimanya.

"Pertama mereka yang menerima setelah 30 hari kerja harus dilaporkan, Rp 10 juta ke atas harus lapor," kata Abdullah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

LPDP Tolak Dosen PPPK

Ternyata Ini yang Bikin Mesin Cuci Boros Listrik dan Cara Mengatasinya

[POPULER OTOMOTIF] Royal Enfield Flying Flea C6: Motor Listrik Rp 37 Jutaan

Preman Gerus Rasa Aman di Tanah Abang: Tukang Bakso-Sopir Bajaj Jadi Korban

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com