LBH Jakarta Kecam Peradi Jadi Mediator Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam keras rencana Perhimpunan Advokasi Indonesia (Peradi) menjadi mediator konflik kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri terkait kasus simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). LBH Jakarta mendorong KPK untuk terus menangani kasus ini sampai tuntas, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

"Kami mendorong KPK untuk menanganinya hingga tuntas sesuai dengan UU KPK. Apalagi yang terlibat di dalam kasus tersebut para penegak hukum, perwira tinggi polri," ungkap Ketua LBH Jakarta, Maruli, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/8/2012).

Menurut Maruli, sikap Peradi yang menerima dan bersedia sebagai mediator dalam penyelesaian konflik kewenangan penyidikan antara KPK dan Polri merupakan sikap yang tidak bijak sama sekali. Alasannya, mediasi hanya dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan pilihan terhadap alternatif penyelesaian sengketa tertentu. Dalam kasus ini, Polri menunjuk Peradi sebagai mediator tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak KPK.

"Keterlibatan Peradi nantinya sebagai mediator dapat memperkeruh masalah, dan penegakan hukum terhadap para koruptor di Indonesia semakin tersendat-sendat," jelasnya.

Maruli mengimbau Peradi sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil untuk terus mendorong KPK dalam menjalankan fungsi penyidikannya tanpa harus terlibat sebagai mediator.

Sebelumnya, Mabes Polri meminta bantuan ke Peradi untuk menjadi mediator menyelesaikan konflik penanganan kasus korupsi proyek simulator SIM kendali motor dan mobil di Korps Lalu - Lintas Mabes Polri. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Otto Hasibuan menyatakan, pihaknya diminta oleh Mabes Polri untuk menjadi mediator. "Atas permintaan Mabes Polri," ujar Otto di Mabes Polri, Selasa (14/8/2012).

Otto mengaku optimis sukses memediasi konflik KPK dengan Mabes Polri, walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berusaha mempertemukan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dengan Ketua KPK Abraham Samad agar dua institusi penegak hukum ini bersinergi memberantas korupsi. "Saya optimis," ujarnya.

Otto mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk mempertemukan pimpinan Polri dengan pimpinan KPK. "Kita akan berusaha mereka duduk bersama menyelesaikan masalah ini," ujarnya.