Korban Mudik Meningkat, DPR Desak Presiden Bertindak

Kompas.com - 27/08/2012, 14:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secepatnya memimpin rapat kabinet untuk mengevaluasi angkutan Lebaran 2012. Tingginya angka kecelakaan dengan korban tewas ratusan orang sudah sangat memprihatinkan.

”Pada faktanya, jumlah kecelakaan pada masa angkutan Lebaran tahun 2012 lebih tinggi dari masa angkutan Lebaran tahun 2011. Saya akan meminta Komisi V untuk mendesak Presiden segera menggelar rapat kabinet guna menyikapi hal ini,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Nusyirwan Soejono, Minggu (26/8/2012), di Jakarta.

Nusyirwan mengatakan, tingginya angka kecelakaan bukannya tidak dapat diduga. ”Dengan infrastruktur dan transportasi yang tidak tumbuh pesat, lalu meningkatnya pertumbuhan kendaraan, terutama kendaraan roda dua, maka sudah diduga bakal banyak kecelakaan,” kata Nusyirwan, politikus PDI-P itu.

Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara RI (Polri) menunjukkan, jumlah kecelakaan nasional pada masa mudik Lebaran (sampai H+5) tercatat 5.005 kasus dengan korban meninggal 869 orang, luka berat 1.438 orang, dan luka ringan 4.913 orang. Sebagian besar kecelakaan melibatkan sepeda motor. Selain itu, 61 persen pelaku kecelakaan juga diketahui tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).

”Saya sangat prihatin dan menyesalkan. Seharusnya, pemerintah dapat bekerja lebih optimal. Kali ini, marilah kita mulai lebih awal persiapan angkutan Lebaran,” ujar Nusyirwan.

Harun al-Rasyid Lubis, peneliti Transportation Research Group Institut Teknologi Bandung mengatakan, tingginya angka kecelakaan pada masa angkutan Lebaran sangat memprihatinkan. ”Saat ini sebenarnya masih era kampanye dekade road safety (keselamatan di jalan) dunia dan Indonesia memberikan contoh yang tidak baik pada masa angkutan Lebaran,” ujarnya.

Dikatakan Harun, di kota-kota dunia lain logo road safety terlihat berkelap-kelip di gedung-gedung tinggi pada malam hari. Sementara itu, tidak satu gedung pun di Jakarta memasang logo itu. ”Denmark serius, bahkan Malaysia juga serius,” kata Harun.

Dia meminta semua pihak untuk introspeksi diri. ”Kecelakaan memang dicetuskan oleh berbagai faktor, tetapi kekeliruan manajemen dan kultur merupakan salah satu faktor tertinggi. Jadi, tidak selalu persoalan infrastruktur,” ujar Harun.

Harun mengatakan, Polri perlu didorong untuk bekerja lebih baik, termasuk meningkatkan kompetensi rekayasa lalu lintas. ”Kalau tidak, penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak bedanya dengan ritual tiap tahun dengan tanpa inovasi,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah mengingatkan, untuk memimpin pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran dibutuhkan seorang ”komandan”. Sebab, ”komandan” harus bisa menggerakkan berbagai sumber daya manusia dari sejumlah instansi pemerintah agar tak ada hambatan pada pelaksanaannya.

Dinilai gagal

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai pemerintah telah gagal menyediakan angkutan publik selama Lebaran. Akibatnya, masyarakat berinovasi sendiri dengan mudik menggunakan kendaraan pribadi. Sebagian besar pemudik memanfaatkan kendaraan pribadi, seperti kendaraan roda empat.

Bahkan, kendaraan roda dua yang tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh turut digunakan sebagai moda transportasi mudik. Tak mengherankan jika 75 persen kasus kecelakaan selama Lebaran melibatkan sepeda motor. ”Sebenarnya, jika ingin efisien, menekan anggaran subsidi untuk BBM, dan menekan jumlah korban meninggal, pemerintah harus menyediakan angkutan umum yang aman dan terjangkau,” kata Tulus.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni’am Sholeh menyatakan prihatin. Data Korlantas Polri menunjukkan jumlah korban luka ataupun tewas dalam kecelakaan lalu lintas pada kelompok umur 0-15 tahun mencapai 1.048 orang. Angka itu meningkat dibandingkan arus mudik-balik tahun 2011 yang mencapai 824 korban.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengakui, manajemen angkutan Lebaran tahun ini masih banyak kekurangan, terutama pada angkutan pribadi yang belum berjalan sesuai harapan. Angka kecelakaan dan korban meninggal selama masa mudik dan arus balik tahun ini justru lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Namun, secara umum angkutan penumpang saat mudik berjalan baik, terutama kereta api yang menerapkan sistem boarding pass.

Bambang menambahkan, untuk mengatasi pemudik dengan sepeda motor yang masih tinggi pemerintah berencana menyediakan angkutan massal untuk mengangkut sepeda motor, yakni kereta api, kapal, ataupun truk. ”Tahun depan akan ditambah kereta barang dan KRI serta bus pengangkut sepeda motor,” kata Bambang.

Sementara itu, dari sejumlah daerah, seperti Banyuwangi, Lampung, Balikpapan, Palangkaraya, Banjarbaru, dan Padang, dilaporkan, arus balik sampai Minggu masih berlangsung. Di Cirebon, tiga pemudik dengan sepeda motor tewas ditabrak bus dan truk tronton. (RYO/EKI/ENG/ADH/ILO/HEI/INK/NIT/JON/PRA/WER/ BAY/REK/HAN)

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau