KUT Diputihkan, BRI Tak Rugi

 JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BRI Sofyan Basir menegaskan bahwa BRI tidak mengalami kerugian apabila tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) diputihkan. "Jadi bagi bank pelaksana tidak ada kerugian apa-apa. Selama ini tidak ada kerugian karena uangnya bukan uang bank," jelas Sofyan, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/8/2012).

Sofyan menjelaskan, tunggakan KUT dari penyediaan tahun 1998/1999 mencapai sekitar Rp 5 triliun. Sebagai salah satu bank pelaksana, BRI pun mempunyai porsi yang besar dari tunggakan tersebut yakni sekitar Rp 1 triliun.

Pemutihan tunggakan KUT perlu dilakukan demi kepentingan petani karena petani yang namanya tercatat dalam penyaluran KUT tersebut tidak bisa masuk lagi ke sistem perbankan. "Tapi, sebenarnya banyak juga mereka yang tidak menerima kredit, tapi namanya dipakai, dipinjam KTP-nya," ujarnya.

BRI sebagai salah satu bank pelaksana pun tidak mengalami kerugian terhadap kebijakan pemutihan tersebut. Pasalnya uang yang disalurkan kepada petani adalah uang Pemerintah. "Jadi uang pemutihannya itu uang Pemerintah (yang) tidak dikembalikan. Gitu saja," tegas Sofyan.

Ia menyimpulkan, KUT tersebut seperti halnya kredit likuiditas. Bank, seperti BRI, menyalurkan dana Pemerintah sebagai channeling. "Jadi bagi bank pelaksana tidak ada kerugian apa-apa. Selama ini tidak ada kerugian karena uangnya bukan uang bank," simpul Sofyan.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan sebelumnya mengatakan, sebanyak 14 bank siap mengikuti kebijakan Pemerintah terkait penuntasan masalah tunggakan KUT. 

"Oh, siap, asalkan itu kebijakan Pemerintah," sebut Syarifuddin ketika ditanyai kesiapan perbankan terhadap rencana penghapusan tunggakan KUT, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (15/8/2012).

Dijelaskannya, ada 14 bank yang ikut ambil bagian dalam penyaluran KUT sekitar tahun 1998 tersebut. Dari 14 bank itu, ada sejumlah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kebanyakan BUMN," tambahnya.

Ia menyebutkan, tunggakan KUT terbesar ada di BRI yakni Rp 2 triliun. Sementara total tunggakan KUT sebesar Rp 5,7 triliun. Sejauh ini, kata Syarifuddin, belum ada tunggakan KUT yang diputihkan. Hal itu masih dalam proses.

Pemerintah pun akan membawa masalah ini ke DPR RI. Sedangkan, perbankan sendiri akan mengikuti kebijakan Pemerintah. "Tawaran dari perbankan itu tergantung dari Pemerintah bagaimana," lanjutnya.