Pemerintah Proyeksikan Subsidi Listrik Bengkak Rp 12 T

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jendral Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman memproyeksikan, bila kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15-16 persen tidak disetujui legislatif, maka subsidi listrik bakal membengkak Rp 12 triliun jadi Rp 92 triliun. Saat ini, pihaknya tengah lakukan pembahasan dengan Komisi VII DPR RI.

"Subisdi untuk 2013 kan sekitar Rp 80 triliun, tapi untuk itu perlu dinaikkan TDL. Supaya tidak terlalu berat kenaikannya per triwulanan. Kalau tidak dinaikkan (disetujui DPR) berarti untuk Rp 80 triliun tambah Rp 12 triliun, sekitar Rp 92 triliun," kata Jarman di kantor Kementeriannya, Jakarta, Selasa (28/8/2012).

Pasalnya, subsidi listrik pada 2013 hanya dialokasikan Rp 80 triliun. Subsidi itupun disokong oleh cadangan fiskal sebesar Rp 6,5 triliun. Padahal, subsidi listrik tahun 2012 sebesar Rp 64,9 triliun ditambah cadangan fiskal yang lebih besar, yakni Rp 27,9 triliun.

"Dengan adanya kenaikan PLN akan diuntungkan dan dapat lebih sehat dari sisi keuangan. PLN mendapatkan revenue lebih besar dibandingkan subsidi yang diterima," tuturnya.

Jarman menjelaskan, 15-16 persen kenaikan TDL pada 2013 yang diusulkan tidak sekaligus diterapkan, namun dicicil. Kemungkinan akan dibagi per tiga bulan sekali.

"Kita yang jelas akan usulkan bahwa tiap triwulanan kita akan naik. Sekitar 4 persen-an atau 4,3 persen-an lah," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik mangatakan, pihaknya tengah mengajukan opsi baru sebagai masukan ke DPR. Bukan lagi per tiga bulan, namun per empat bulan sekali. Sehingga kenaikan TDL tidak terlalu dirasakan masyarakat bila dihitung per bulan yang hanya sekitar 1 persen.

"15-16 Persen kami mengusulkan dicicill tidak sekaligus. Rencananya perkuartal, biar tidak terasa. Kalau terus naik 1 persen kira-kira perbulan untuk membantu negeri kita. Orang yang membayar listrik Rp 200.000, naik Rp 2.000 per bulan pasti mampu, demi mengurangi subsidi," ungkap Jero.

Kini, pihaknya tengah mencari waktu mengajukan opsi tersebut ke pihak DPR.

"Kita sedang mencari waktu dengan DPR. Lagi kita hitung, beginikan nggak bisa begitu saja harus kita bicarakan dengan DPR, DPR kan yang mewakili rakyat," tutur Jero Wacik.