JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengenai memilih pemimpin yang seiman dalam acara halal bi halal bersama Nachrowi Ramli, calon wakil gubernur DKI Jakarta di Hotel Twin Plaza, Jakarta, Minggu (26/8/2012), menuai kritik dan kontradiksi di masyarakat. Marzuki Alie juga menjadi bulan-bulanan pengguna internet melalui media sosial yang mempertanyakan kapasitasnya sebagai ketua DPR RI sehingga dinilai tidak pantas mengeluarkan pernyataan seperti itu.
Munculnya kritik dan kontradiksi atas pernyataannya yang juga menjadi bahan ceramah Marzuki dalam seminar "Kepemimpinan Menurut Islam" pada saat itu, dia sadari tidak sepenuhnya salah apabila dia berbicara dan bertindak selaku pejabat negara dan ketua DPR RI.
Hal tersebut diungkapkan Marzuki dalam artikelnya yang ditulisnya sendiri di media warga Kompasiana.com pada hari Rabu (29/8/2012). "Kritik dan berbagai pendapat tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya salah apabila konteks waktu dan tempat saya berbicara dan bertindak selaku Ketua DPR sebagai Pejabat Negara dan berdiri di atas semua golongan, etnis, suku, agama dan kepentingan," tulis Marzuki.
Namun, dia menegaskan bahwa pernyataannya tentang memilih pemimpin yang seiman bukan selaku pejabat dan ketua DPR RI, tapi dia sebagai sisi pribadi yang memiliki hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat selayaknya warga negara Indonesia lainnya.
"Saya mempunyai sisi pribadi yang harusnya dihargai, yang tidak bisa dikaitkan dengan jabatan saya selaku Ketua DPR, (atau) pejabat negara. Itulah hak asasi setiap orang yang seharusnya tidak harus selalu dicampuradukkan antara kehidupan pribadi dengan posisi sebagai pejabat negara. Jangan hak asasi saya selalu dieliminasi dengan jabatan tersebut, namun juga perlu diperhatikan konteks dan waktunya," Tegasnya di Kompasiana.
Artikel Marzuki Alie di Kompasiana ini merupakan penjelasan atas pertanyaannya yang menuai kritik dan menjadi berita heboh yang menurutnya telah disalahartikan dan keluar konteks. Dia pun menyimpulkan, "keberagaman yang menjadi landasan berdirinya bangsa ini telah salah diartikan, seolah kebhinnekaan mengharamkan adanya dinamika dalam kehidupan beragama, agama dipersepsikan sebagai wilayah yang sangat pribadi, padahal ada kewajiban agama kepada pengikutnya untuk selalu memberikan pencerahan kepada ummatnya sesuai tuntunan agama dan kepercayaannya masing-masing, artinya ada wilayah eksklusif yang harus dihargai sebagai bentuk penghormatan kita kepada saudara-saudaranya yang berbeda agama dan keyakinan."
Dalam artikelnya itu, Marzuki banyak cerita soal pandangannya tentang kepemimpinan menurut Islam dan implementasi Bhinneka Tunggal Ika serta sikapnya dalam Pilkada DKI Jakarta selaku kader partai Demokrat yang mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Foke-Nara.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang